JAKARTA — Partai Golkar menilai perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari kewenangan Kepala Negara untuk menata pemerintahan sesuai kebutuhan dan target yang ingin dicapai.
Sebelum reshuffle dilakukan, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan keputusan perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Menurut dia, Prabowo paling mengetahui kebutuhan tim pemerintahannya untuk menjalankan visi dan target yang telah ditetapkan.
“Bagi Golkar, perombakan kabinet adalah wewenang penuh presiden,$ kata Sarmuji pada 17 September 2026.
Sarmuji juga menyatakan bahwa jika ada menteri dari Golkar yang masuk evaluasi dan terkena reshuffle, hal tersebut merupakan konsekuensi dari sikap partai yang menyerahkan keputusan kepada Presiden.
2 kader Golkar masuk posisi strategis
Pada reshuffle yang berlangsung Kamis, 1 Oktober 2026, posisi Golkar di kabinet justru mengalami perubahan.
Sarmuji yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar dilantik sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Pelantikan tersebut dilakukan Prabowo di Istana Negara berdasarkan Keppres Nomor 104 P Tahun 2026.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendapat tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, di samping tetap memegang posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dengan perubahan tersebut, dua posisi pemerintahan yang berkaitan dengan sektor industri, hilirisasi, energi dan transisi energi kini ditempati oleh pimpinan utama Golkar.
Namun, posisi tersebut juga membawa agenda kerja yang berbeda. Setelah dilantik sebagai Menperin, Sarmuji mengatakan sektor industri harus menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.
“Sektor industri harus jadi leverage atau jadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja,” ujar Sarmuji di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).
Perombakan 1 Oktober juga menyentuh sejumlah posisi strategis di luar kementerian.
Prabowo menunjuk Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Listyo kemudian dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Pada saat yang sama, Sugiono bergeser dari Menteri Luar Negeri menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sementara posisi Menlu diisi diplomat karier Arrmanatha Christiawan Nasir.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut perubahan tersebut sebagai bagian dari evaluasi dan penataan pemerintahan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo.
Menurut Dave, pergantian pejabat harus diikuti konsolidasi antarlembaga agar program pemerintah dapat berjalan lebih cepat, tepat dan terukur.
“Yang penting setelah pergantian ini adalah bagaimana pemerintahan dapat bergerak semakin efektif,” kata Dave.