Saat Prabowo Kerahkan Sumber Daya Padamkan Karhutla, OTT KPK Guncang BNPB

JAKARTA, RMTV — Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan optimalisasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi. Di tengah upaya pemadaman, sejumlah negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura, telah menawarkan bantuan kepada Indonesia.

Namun, sehari setelah rapat penanganan karhutla, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan.

Dalam OTT pada Selasa (13/10/2026), KPK mengamankan 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian. Penyidik juga menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta logam mulia berupa emas batangan dan tabungan emas.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan DSP untuk kebencanaan.

“Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” kata Budi, Selasa (13/10/2026).

KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek penyidikan, termasuk jenis bencana dan kegiatan yang berkaitan dengan anggaran tersebut. Rincian perkara dijadwalkan disampaikan dalam konferensi pers.

Prabowo Minta Pemadaman Dipercepat

Sehari sebelum OTT, Senin (12/10/2026), Prabowo memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan karhutla. Kepala BNPB Suharyanto melaporkan masih terdapat 639,23 hektare lahan yang dalam proses pemadaman di enam provinsi prioritas.

Enam provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Di Kalimantan Tengah, kebakaran baru dilaporkan terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan, dengan luas terdampak 513,89 hektare.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dengan dukungan lebih dari 60.177 personel gabungan. Pemerintah juga mengoptimalkan operasi udara melalui water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca.

Dalam rapat tersebut, Prabowo meminta kebutuhan penanganan di lapangan segera dipenuhi. Ketika Pangdam XXII/Tambun Bungai menyampaikan kebutuhan sekitar 50 pompa air untuk membantu pemadaman di Kalimantan Tengah, Prabowo memerintahkan pengiriman 200 unit.

Prabowo juga menyetujui pengiriman Rp2 miliar untuk mendukung pembuatan 200 titik sumur bor.

“Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan,” kata Prabowo dalam rapat tersebut, sebagaimana diberitakan Sekretariat Kabinet.

Sestama BNPB Termasuk yang Diamankan

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan 14 orang, terdiri atas Rustian, pejabat pembuat komitmen di lingkungan BNPB, dan pihak swasta.

Budi mengatakan seluruh pihak yang diamankan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Lembaga antirasuah juga menjadwalkan gelar perkara di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum mereka.

Selain uang tunai sekitar Rp1,4 miliar, penyidik menyita emas batangan dan tabungan emas.

KPK belum menyampaikan nilai keseluruhan emas yang diamankan maupun hubungan terperinci barang bukti tersebut dengan dugaan korupsi pengadaan.

KPK masih mendalami pengadaan yang diduga menggunakan Dana Siap Pakai kebencanaan. Status hukum para pihak yang diamankan menunggu hasil pemeriksaan dan pengumuman resmi KPK.

BNPB Pastikan Tidak Intervensi Proses Hukum

BNPB, di sisi lain, menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum yang dilakukan KPK terkait OTT di lingkungan lembaga tersebut.

BNPB juga memerintahkan penelusuran internal dan pengamanan dokumen.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menjunjung asas praduga tak bersalah.

“BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Berton di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Berton mengatakan BNPB akan bersikap kooperatif dengan memberikan data dan akses informasi yang diperlukan penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Pimpinan BNPB telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan pengamanan dokumen sebagai bentuk pengawasan melekat,” ujarnya.

BNPB juga meminta seluruh jajaran tetap menjalankan tugas penanggulangan bencana dan kemanusiaan selama proses hukum berlangsung.

Lembaga tersebut meminta masyarakat dan media menunggu hasil resmi dari aparat penegak hukum serta tidak berspekulasi mengenai perkara yang sedang ditangani KPK. BNPB menyatakan akan memperkuat tata kelola, integritas, dan pengawasan internal.