NATUNA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengimbau masyarakat tidak tergiur tawaran menjadi tentara bayaran di luar negeri menyusul informasi mengenai seorang warga Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang diduga terlibat dalam konflik bersenjata di Rusia.
Ia mengatakan loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu dijaga, termasuk dengan tidak menerima tawaran pekerjaan sebagai tentara bayaran.
“Iming-iming atau tawaran terhadap pekerjaan, apalagi berkonotasi dengan tentara bayaran, saya rasa tidak dibenarkan,” kata Muzani saat berada di Kabupaten Natuna, Rabu (30/9/2026).
Menurut Muzani, menjaga loyalitas kepada negara tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat.
Pemerintah dan berbagai pihak juga memiliki peran dalam menyediakan kondisi sosial dan ekonomi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak.
Ia mengatakan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar masyarakat tidak tergiur tawaran pekerjaan berisiko di luar negeri.
“Di sisi lain kita juga harus menyediakan lapangan pekerjaan dan kelayakan hidup yang lebih baik supaya hal seperti itu tidak terulang,” ujarnya.
Muzani mengatakan MPR akan mendorong kementerian dan lembaga terkait menjalankan program peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan seperti Natuna.
Menurut dia, pembangunan di Natuna tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan pertahanan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam pertemuan dengan pemerintah daerah di Kantor Bupati Natuna, Rabu, Muzani menerima sejumlah aspirasi mengenai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Aspirasi tersebut antara lain berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan ketersediaan energi bersubsidi.
Muzani mengatakan MPR akan mengawal persoalan tersebut agar dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Salah satu persoalan yang disampaikan adalah ketersediaan gas subsidi di Natuna.
“Persoalan yang cukup penting adalah bahwa Natuna, meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan,” kata Muzani.
Sebelumnya muncul informasi mengenai seorang warga Natuna yang diduga berada di Rusia dan terlibat dalam konflik bersenjata.
Pemerintah Kabupaten Natuna masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan informasi mengenai aktivitas warga tersebut.