Karhutla Berdampak pada Jutaan Warga, Puan Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan

JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan menimbulkan dampak kesehatan dan sosial bagi masyarakat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi prioritas penanganan karhutla selama Agustus hingga 21 September 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.363 kasus dialami balita. Data ini menggambarkan besarnya beban kesehatan masyarakat di wilayah yang menjadi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Di tengah situasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat selama karhutla berlangsung.

Menurut dia, penanganan tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memastikan keselamatan dan keberlangsungan kehidupan warga terdampak.

“Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” kata Puan di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Puan menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat yang masih menghadapi kabut asap akibat karhutla.

Dia menilai kebakaran yang berlangsung berkepanjangan memengaruhi kemampuan keluarga menjalani kehidupan sehari-hari.

Warga terdampak, menurut dia, harus menghadapi berbagai persoalan sekaligus, mulai dari menjaga keselamatan anak, mempertahankan pekerjaan, hingga memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam situasi yang tidak pasti.

“Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya,” ujarnya.

Puan meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla berjalan berkesinambungan.

Upaya pemadaman, perlindungan kesehatan, dan bantuan bagi masyarakat perlu menjadi bagian dari penanganan yang terpadu.

Menurut dia, pemerintah juga perlu memperjelas target penanganan, pembagian tanggung jawab antarlembaga, serta kesinambungan dukungan bagi warga yang aktivitasnya harus disesuaikan demi keselamatan.

“Agenda tersebut perlu memperjelas hasil yang hendak dicapai, tanggung jawab antarlembaga, dan kesinambungan dukungan ketika kegiatan warga harus disesuaikan demi keselamatan,” kata Puan.

174 Ribu Kasus ISPA di Tujuh Provinsi

Data Kemenkes mencakup tujuh provinsi prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Dalam periode Agustus hingga 21 September 2026, tercatat 174.694 kasus ISPA, termasuk 40.363 kasus pada balita.

ISPA merupakan salah satu masalah kesehatan yang perlu diwaspadai selama terjadinya karhutla, terutama ketika kebakaran menghasilkan asap yang menurunkan kualitas udara.

Paparan asap dapat memperburuk gangguan pernapasan, khususnya pada anak-anak dan kelompok rentan.

Meski demikian, jumlah kasus ISPA yang tercatat dalam periode tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kasus disebabkan langsung oleh paparan asap karhutla.

Selain persoalan kesehatan, kebakaran hutan dan lahan juga menimbulkan dampak lingkungan serta mengganggu aktivitas masyarakat.

Sejumlah warga di wilayah terdampak bahkan harus bertahan di lokasi pengungsian akibat situasi yang belum memungkinkan mereka kembali beraktivitas secara normal.

Puan menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan masyarakat memperoleh perlindungan selama kondisi darurat berlangsung.

Dukungan tersebut, menurut dia, juga perlu berlanjut hingga warga dapat memulihkan kehidupan mereka setelah dampak karhutla mereda.