Karhutla Meluas, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Malaysia

JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan dari Malaysia, Singapura, dan negara sahabat lainnya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di Sumatera dan Kalimantan.

Hal tersebut menyikapi respon Pemerintah Indonesia yang sampai saat ini belum menjadikan bantuan negara tetangga sebagai prioritas dalam penanganan karhutla, meskipun dampak kebakaran telah meluas hingga ke negara tetangga.

Sultan menilai bantuan internasional dapat mempercepat penanganan karhutla tanpa harus menetapkan status bencana nasional.

Menurut dia, kebakaran yang dampaknya meluas hingga negara tetangga membutuhkan penanganan intensif dengan dukungan teknologi yang tepat.

“Oleh karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat,” kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Ia mengatakan Indonesia pernah menerima bantuan Jepang untuk menangani karhutla. Meski mendorong pemerintah mempertimbangkan tawaran serupa, Sultan mengakui Indonesia masih memiliki sumber daya untuk menangani kebakaran.

“Kita pernah menerima bantuan penanganan karhutla dari Jepang. Hanya saja saat ini pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan nasional yang ada dengan skala penuh,” ujarnya.

Tawaran Bantuan Asing Masih Dibahas

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman sebelumnya menyatakan pemerintah belum membahas lebih lanjut tawaran bantuan pemadaman dari Malaysia dan Singapura.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan pada Senin (12/10) bahwa tawaran Malaysia masih dalam pembahasan.

“Nah ini lagi didiskusikan. Bagaimana kita berkolaborasi soal bantuan itu ya,” katanya.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/10), luas lahan yang masih dalam penanganan kebakaran di enam provinsi prioritas mencapai 639,23 hektare.

Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan kebakaran terluas berada di Kalimantan Tengah. Kebakaran baru seluas 513,89 hektare dilaporkan terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih menjadi dua provinsi dengan kondisi karhutla yang cukup berat.

Asap tebal dan jarak pandang rendah di Kalimantan Tengah juga menghambat operasi pemadaman dari udara. Pemerintah mengerahkan satuan tugas darat, helikopter pemadam, dan operasi modifikasi cuaca untuk menangani titik api.

Personel Pemadam Dirotasi untuk Cegah Kelelahan

Di tengah operasi pemadaman, Dudung memastikan personel yang bertugas di Sumatera dan Kalimantan menjalani rotasi untuk mencegah kelelahan ekstrem.

“Sudah (ada rotasi). Tadi juga disampaikan bahwa dari Kostrad juga diturunkan, dari Panglima TNI ada rotasi, ada pergantian, dan tentunya juga pasti ini sudah dipikirkan oleh para pimpinan-pimpinan baik TNI maupun kepolisian,” kata Dudung kepada ANTARA di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam.

Dudung menyampaikan keterangan tersebut setelah mengikuti rapat terbatas yang secara khusus membahas penanganan karhutla. Rapat berlangsung sekitar dua jam dan dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Operasi pemadaman melibatkan personel gabungan dari pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, polisi kehutanan, BNPB, BPBD, BMKG, serta instansi daerah dan masyarakat.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sejumlah kepala staf TNI, Kepala BNPB Suharyanto, para panglima daerah militer, kapolda, dan gubernur dari wilayah terdampak juga mengikuti rapat secara langsung maupun melalui konferensi video.

Dalam rapat itu, Prabowo menerima laporan terbaru mengenai penanganan karhutla dan memberikan arahan kepada jajaran terkait. Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada personel yang terlibat dalam operasi pemadaman.

Hingga laporan tersebut disampaikan, pemerintah masih mengerahkan sumber daya nasional untuk mengendalikan kebakaran, sementara tawaran bantuan internasional belum diputuskan.