JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka kemungkinan perempuan suatu hari memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, polisi wanita (Polwan) memiliki kapasitas untuk berkembang hingga menduduki posisi kepemimpinan tertinggi di institusi kepolisian (baca: Kapolri).
Pernyataan tersebut disampaikan Listyo Sigit dalam The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Bali, Minggu (20/9/2026).
Dalam forum tersebut, Sigit menekankan pentingnya memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berkembang di lingkungan kepolisian.
Ia mengatakan perempuan bukan sekadar bagian dari perubahan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memimpin perubahan.
“Suatu hari perempuan bisa menjadi Kapolri,” ujar Listyo Sigit.
Pernyataan itu menjadi bagian dari pembicaraan mengenai pengembangan kepemimpinan Polwan dan kesempatan perempuan untuk mengisi posisi strategis di lingkungan Polri.
Menurut Kapolri, perjalanan Polwan di Indonesia telah berlangsung sejak 1948. Keberadaan polisi perempuan kemudian berkembang dan menjadi bagian dari struktur organisasi Polri dengan berbagai bidang penugasan.
Saat ini, dari lebih dari 450.000 personel Polri, sekitar 6,2 persen atau sekitar 29.000 personel merupakan Polwan.
Angka tersebut menunjukkan keberadaan perempuan dalam institusi kepolisian, meskipun proporsinya masih lebih kecil dibandingkan jumlah personel laki-laki.
Kapolri juga menyinggung tantangan kesetaraan gender yang masih berlangsung secara global. Ia mengutip Global Gender Gap Report 2025 yang diterbitkan World Economic Forum (WEF).
Dalam laporan tersebut, WEF mencatat kesenjangan gender global baru tertutup 68,8 persen pada 2025.
Berdasarkan laju kemajuan yang diukur terhadap 100 negara yang menjadi sampel tetap sejak 2006, dunia diperkirakan membutuhkan sekitar 123 tahun untuk mencapai kesetaraan gender secara penuh.
WEF mengukur kesenjangan tersebut melalui empat dimensi, yakni partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik.
Dimensi pemberdayaan politik masih menjadi salah satu kesenjangan terbesar dalam laporan tersebut.
Dalam konteks kepolisian, Kapolri mendorong Polwan untuk terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi jenjang karier yang lebih tinggi.
Kesempatan untuk menduduki posisi strategis, menurutnya, perlu terbuka bagi personel berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki.
Kapolri juga mencontohkan perkembangan kepemimpinan perempuan di kepolisian sejumlah negara.
Beberapa negara telah menempatkan perempuan pada posisi tertinggi dalam institusi kepolisian mereka.
Dorongan terhadap peningkatan peran Polwan bukan hal baru dalam kepemimpinan Sigit.
Pada kesempatan sebelumnya, ia juga pernah menyampaikan harapan agar Indonesia suatu hari memiliki Kapolri perempuan.
Pada 2025, Sigit menyebut Polwan telah menjalankan tugas di sejumlah unit dengan tingkat risiko tinggi, termasuk Densus 88 dan Brimob.
Perkembangan karier Polwan juga telah terlihat pada jenjang perwira tinggi. Sejumlah Polwan telah menduduki jabatan strategis di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan.