JAKARTA – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyebut program tersebut berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja apabila target pembangunan 80.000 unit koperasi dapat tercapai pada tahun 2029.
Menurut Qodari, setiap gerai KDKMP akan melibatkan satu orang manajer yang direkrut melalui proses seleksi nasional serta sekitar 17 tenaga kerja lokal yang diprioritaskan berasal dari desa setempat.
“Setiap gerai KDKMP melibatkan satu manajer yang telah mengikuti rekrutmen nasional, serta 17 pekerja lokal yang seluruhnya diprioritaskan berasal dari desa setempat,” ujar Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dengan skema tersebut, keberadaan KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi desa, tetapi juga menjadi instrumen penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan.
Qodari menjelaskan, program KDKMP dirancang sebagai investasi sosial dan ekonomi jangka panjang yang bertujuan memperkuat kemandirian desa. Selain membuka peluang kerja baru, koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aktivitas ekonomi lokal.
Menurutnya, keberadaan koperasi desa juga akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok, barang konsumsi, maupun layanan lainnya dengan harga yang lebih terjangkau.
“KDKMP diharapkan menjadi investasi sosial dan ekonomi jangka panjang yang tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, program ini diyakini dapat mempercepat perputaran ekonomi di tingkat desa sehingga manfaat pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa program KDKMP tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung sehingga tidak tepat jika disamakan dengan program yang sepenuhnya bergantung pada pembiayaan negara.
“Yang perlu dievaluasi apanya? Koperasi Desa Merah Putih ini mekanismenya bukan APBN, jadi tidak ada kaitannya dengan APBN,” ujar Misbakhun.
Ia menjelaskan bahwa sumber pembiayaan KDKMP berasal dari berbagai skema pendanaan, mulai dari kerja sama dengan Agrinas, dukungan kredit perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), hingga pemanfaatan Dana Desa yang telah tersedia.
Menurut Misbakhun, fokus utama pemerintah saat ini bukan sekadar mengejar jumlah koperasi yang berdiri, melainkan memastikan setiap unit koperasi mampu beroperasi secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah terdapat sekitar 11.000 unit KDKMP yang dibangun, meskipun baru sekitar 1.000 unit yang telah beroperasi.
“Program ini baru berjalan tahun ini. Yang sudah dibangun sekitar 11.000 unit dan yang beroperasi sekitar 1.000 unit. Karena itu yang harus diperhatikan adalah kualitasnya, bukan semata-mata kuantitasnya,” ujarnya.
Misbakhun menilai KDKMP merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui sistem koperasi, distribusi barang dan jasa diharapkan menjadi lebih merata dan berpihak kepada masyarakat luas, khususnya warga desa yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses ekonomi.