JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dan tidak dihentikan. Pemerintah saat ini hanya memberlakukan moratorium terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola program.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari saat menjawab pertanyaan wartawan usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/6/2026), menyusul munculnya isu penghentian Program Makan Bergizi Gratis di sejumlah daerah.
“Pelaksanaan MBG itu tidak berhenti, tetapi SPPG yang sedang tahapan persiapan itu memang setop dulu,” kata Qodari.
Menurutnya, pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Qodari menjelaskan bahwa moratorium hanya berlaku untuk pembangunan atau persiapan dapur MBG yang baru. Sementara operasional SPPG yang sudah berjalan tetap berlangsung seperti biasa untuk melayani para penerima manfaat.
“Jadi mungkin ini ada semacam koinsidensi, di mana ada rencana untuk moratorium pembangunan, persiapan pembangunan SPPG baru dengan distribusi anggaran, top up yang dipergunakan untuk operasional dari MBG di SPPG,” ujarnya.
Menunggu Kebijakan BGN
Terkait durasi moratorium pembangunan SPPG baru, Qodari mengatakan keputusan sepenuhnya berada di tangan Badan Gizi Nasional. Detail kebijakan akan diumumkan lebih lanjut oleh Kepala BGN, Nanik S. Deyang.
Meski demikian, ia memastikan evaluasi yang sedang dilakukan bertujuan untuk memperkuat tata kelola program sehingga target pemenuhan gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai secara optimal.
“Pemerintah terus melakukan perbaikan dan evaluasi agar program ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa moratorium pembangunan SPPG baru dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Selain melakukan penyesuaian terhadap jumlah penerima manfaat, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap dapur-dapur MBG yang telah beroperasi.
Dalam konferensi pers pada 4 Juni 2026, Nanik menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemerataan distribusi manfaat program sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Intinya pemerataan, dalam arti bukan dapur yang harus dapat penerima manfaat, tetapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat, tetapi juga tidak dengan banyak dapur. Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata, berapa kira-kira idealnya ada SPPG dalam satu kecamatan atau satu kabupaten,” ujar Nanik.
Program MBG Tetap Menjadi Prioritas
Pemerintah menegaskan bahwa Program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Melalui evaluasi dan penataan ulang SPPG, pemerintah berharap distribusi makanan bergizi dapat menjangkau lebih banyak anak dengan sistem yang lebih efektif, merata, dan efisien.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu penghentian Program MBG karena program tersebut tetap berjalan, sementara pemerintah fokus melakukan pembenahan pada aspek tata kelola dan infrastruktur pendukungnya.