JAKARTA, RMTVNEWS.COM — Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan sistem marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai tuduhan keras dari publik. Di tengah rentetan insiden keracunan makanan hingga karut-marut eksekusi MBG di lapangan, pemerintah justru dinilai lebih sibuk membuat proyek aplikasi baru yang dicurigai menjadi sarana keuntungan kelompok tertentu.
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan bahwa marketplace yang mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) ini ditargetkan beroperasi penuh pada rentang akhir September hingga awal Oktober 2026.
Sistem tersebut dirancang untuk memfasilitasi pengadaan enam komoditas utama melalui mekanisme verified seller berbasis asosiasi demi transparansi perpajakan dan alur transaksi.
“Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Senin (14/9/2026).
Namun, alih-alih mendapat apresiasi, pengumuman ini langsung disambar gelombang tudingan pedas warganet di media sosial X (Twitter).
Langkah BGN membuat platform sendiri dianggap asal bunyi dan tumpang tindih dengan wacana awal yang menyertakan Koperasi Desa/Kelurahan Maju Bersama (KDMP) serta warga lokal.
Netizen mengendus adanya celah permainan anggaran di balik pembuatan infrastruktur digital baru tersebut, ketimbang memanfaatkan sistem pengadaan milik negara yang sudah matang seperti LPSE atau INAPROC.
“Ladang korupsi baru nih, bisa-bisa dan selalu ada cara untuk menguntungkan circle-nya. Ladang korupsi lagi,” cetus warganet menyikapi rencana proyek aplikasi pengadaan tersebut ketika mengomentari postingan akun X @LambeSahamjja.
Kritik tajam lainnya juga mempertanyakan efisiensi serta alur koordinasi antarinstitusi pemerintah yang terkesan membuang-buang anggaran demi proyekan baru yang tidak tepat sasaran.
“Kenapa gak ke KDMP aja pengadaannya kalau memang ini program pemerintah? Apa gak ada koordinasi dan pemikirannya gak sampe, sampai harus buat apps pengadaan? Atau apps yg ada aja dipakai seperti LPSE dan INAPROC, buang-buang duit aja bikin yg baru dan banyakide tapi gak ada satupun yg tepat sasaran,” tulis kritik warganet lainnya.
Skeptisisme publik kian memuncak saat warganet membandingkan proyek marketplace ini dengan krisis keselamatan publik di daerah yang tak kunjung selesai—mulai dari krisis keamanan gizi hingga bencana kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“MBG? Keracunan iya, kopdes? Kyk main jual-jualan iseng, skrg marketplace ini?? Apa kabar kami yg menghirup asap karhutla selama 2 bulan ini? Gak ad solusinya, malah dibantu negara lain, negara sendiri?? Sok ide dengan urus yg gk perlu,” keluh warganet.