JAKARTA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) dan melantik Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026) terus memicu spekulasi publik. Langkah reshuffle mendadak ini diduga kuat berkaitan dengan ketegangan internal antara Kemenkeu dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, mengungkapkan adanya isu friksi di tingkat atas mengenai permintaan tagihan kewajiban pembiayaan APBN sebesar Rp128 triliun dari Kemenkeu kepada Danantara.
Persoalan penagihan anggaran ini disinyalir menjadi titik krusial yang memicu keretakan hubungan.
“Danantara itu salah satu program kebanggaan dan prioritas Presiden Prabowo. Kalau ada penekanan atau penagihan dana pembiayaan APBN sekitar Rp128 triliun kepada Danantara, boleh jadi hal itu yang membuat Presiden jengkel,” ujar Ray Rangkuti dalam keterangannya, Senin (14/9/2026) malam.
Ray menilai keputusan pencopotan Purbaya terkesan sangat mendadak tanpa ada sinyal awal di ruang publik.
Menurutnya, dinamika ini memberikan sinyal kuat agar seluruh jajaran menteri dan lembaga penopang tidak mempertanyakan atau dinilai mengabaikan ritme eksekusi program-program strategis Presiden.
Sementara itu, dugaan mengenai ketegangan internal tersebut dibantah oleh pihak Istana dan pendukung pemerintah.
Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menegaskan bahwa perombakan di tubuh Kemenkeu didasarkan pada hasil evaluasi objektif, bukan karena kekesalan pribadi atau konflik antarlembaga.
Kamrussamad menjelaskan bahwa alasan utama pencopotan Purbaya berakar pada kebutuhan konsolidasi birokrasi di internal Kemenkeu yang dinilai belum sepenuhnya padu selama setahun terakhir.
“Tidak benar jika dikaitkan dengan rasa jengkel. Memang ada kebutuhan konsolidasi birokrasi di Kemenkeu. Evaluasi kami menunjukkan masih ada ketidaksinkronan antara narasi pejabat Kemenkeu di ruang publik dengan eksekusi kebijakan formal,” jelas Kamrussamad.
Ia menyebut sosok Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dipandang sebagai figur tepat untuk menjembatani komunikasi publik, merapikan internal birokrasi, serta menjaga koordinasi di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).