JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto setelah dirinya resmi dilantik menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Presiden meminta Kementerian Keuangan menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kredibel sekaligus mampu mendukung program prioritas pemerintah.
Menkeu Suahasil Nazara mengatakan arahan tersebut menjadi tugas utama yang akan dijalankannya setelah kembali memimpin Kementerian Keuangan.
“Arahan presiden adalah lanjutkan tugas Kementerian Keuangan menjaga APBN yang kredibel, APBN yang bisa dipercaya, APBN yang bisa memberi dukungan kepada program prioritas pemerintah,” kata Suahasil usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Suahasil mengatakan pemerintah saat ini juga tengah membahas Rancangan APBN (RAPBN) 2027. Karena itu, berbagai program prioritas yang akan memperoleh pembiayaan perlu ditata secara baik.
“Di dalam PKPN kita itu ada berbagai macam program yang akan dijalankan. Sekarang, kan, kita sedang di tengah-tengah pembicaraan untuk RAPBN 2027. Nantikan teman-teman selama sisa waktu pembahasan ini, kemungkinan selama sisa waktu September ini, akan mendengarkan berbagai macam program prioritas yang akan dibiayai untuk RAPBN 2027. Itu harus ditata dengan rapi,” ujarnya.
Selain menyiapkan RAPBN 2027, Suahasil menyebut pelaksanaan APBN 2026 yang tersisa hingga akhir tahun juga menjadi perhatian.
“Kemudian menyelesaikan APBN tahun 2026. APBN 2026 yang tersisa bulan September, Oktober, November, dan Desember mesti kita selesaikan dengan baik. Saya akan kembali ke Kementerian Keuangan pada sore hari ini dan akan langsung melihat seperti apa kondisi APBN-nya di bulan terakhir,” katanya.
Suahasil juga menegaskan arah kebijakan APBN tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“Kita tuh menjalankan APBN supaya bisa APBN itu menumbuhkan ekonomi masyarakat. APBN itu bisa menstabilkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
DPR Soroti Penerimaan Negara
Pergantian Menteri Keuangan tersebut mendapat perhatian dari DPR, khususnya Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan.
Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wijanto meminta Suahasil memperkuat sistem penerimaan negara setelah menggantikan Purbaya. Menurut Wihadi, penguatan penerimaan menjadi salah satu pekerjaan penting bagi Menkeu baru.
Wihadi juga berharap pergantian tersebut dapat memperkuat kepercayaan pasar serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Pandangan tersebut sejalan dengan tantangan yang dihadapi Suahasil dalam menjaga APBN tetap kredibel. Selain memastikan belanja negara mendukung program pemerintah, Kementerian Keuangan harus menjaga kapasitas penerimaan agar ruang fiskal tetap memadai.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Achmad Nur Hidayat menilai pergantian Menkeu di tengah perdebatan mengenai kondisi fiskal perlu mendapat perhatian.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya perlu dijaga oleh pemerintahan baru, mulai dari konsistensi kebijakan, tata kelola, penerimaan negara hingga potensi risiko fiskal.
“Kekhawatiran mereka berkaitan dengan konsistensi kebijakan, governance, predictability, lemahnya penerimaan negara, dan munculnya contingent liabilities,” tutur Achmad kepada Disway, Senin (14/9/2026).
Achmad juga menyoroti hubungan antara APBN dan Danantara, terutama setelah munculnya perdebatan mengenai dividen badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, persoalan tata kelola tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan fiskal ke depan.