JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembangunan ekosistem sepak bola hingga ke daerah. Janji itu disampaikan saat menerima Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/10/2026), beberapa jam sebelum Timnas Indonesia menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Infantino membahas penguatan kerja sama pengembangan sepak bola nasional.
Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Prabowo berkomitmen mendorong pembangunan fasilitas olahraga di daerah maupun pusat untuk dikerjasamakan dengan klub-klub profesional.
Janji tersebut datang pada momentum ketika perhatian publik sedang tertuju kepada Timnas Indonesia.
Beberapa jam setelah pertemuan di Istana, Indonesia menghadapi Thailand dalam laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Namun, pembangunan sepak bola nasional tidak berhenti pada keberhasilan tim senior memenangkan pertandingan.
Tantangan yang lebih panjang justru berada di bawah level tim nasional, yakni bagaimana memastikan anak-anak di daerah memiliki fasilitas, kompetisi, pelatih, sistem pencarian bakat, dan jalur yang jelas menuju sepak bola profesional.
Masalah Infrastruktur, Tata Kelola, dan Jaminan Keamanan
Ketersediaan lapangan berstandar layak menjadi salah satu persoalan mendasar yang masih merata di berbagai wilayah. Di Sanggau, Kalimantan Barat, misalnya, tingginya minat anak-anak terhadap sepak bola belum sepenuhnya ditopang fasilitas latihan yang memadai.
Keterbatasan ini menjadi hambatan nyata dalam mematangkan potensi pemain dari daerah. Oleh karena itu, janji membangun fasilitas olahraga daerah akan diuji bukan hanya dari seberapa banyak stadion atau lapangan baru yang dibangun secara fisik, melainkan pada tata kelola pasca-pembangunan.
Ujian tersebut mencakup kepastian manajemen operasional perawatan berkala agar fasilitas tidak terbengkalai, jaminan aksesibilitas agar lapangan terbuka bagi komunitas serta akademi lokal tanpa terhalang sewa tinggi, dan integrasi yang jelas dengan kalender kompetisi usia muda secara berkelanjutan.
Di atas semua itu, keberadaan fasilitas dan stadion di daerah wajib diimbangi standar keselamatan serta manajemen penonton yang ketat.
Isu keamanan ini menjadi perhatian krusial yang turut ditekankan Presiden FIFA Gianni Infantino usai Tragedi Kanjuruhan, di mana FIFA berkomitmen mendampingi transformasi sepak bola Indonesia agar setiap stadion dan fasilitas daerah menjadi tempat yang aman dan ramah bagi keluarga.
Gagasan Prabowo untuk mengerjasamakan fasilitas pemerintah dengan klub profesional menjadi langkah krusial dalam rantai pembinaan tersebut. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada skema bisnis dan insentif.
Pemerintah perlu menyiapkan regulasi keringanan retribusi daerah atau pemotongan pajak (tax deduction) bagi klub Liga 1 hingga Liga 3 yang bersedia mengelola serta mendanai akademi di fasilitas daerah tersebut.
Tanpa skema insentif yang jelas, klub-klub daerah yang kondisi finansialnya masih terbatas akan kesulitan menanggung beban operasional fasilitas milik Pemda.
Talenta Melimpah, Defisit Pelatih dan Jalur Pembinaan
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan talenta muda. Persoalannya terletak pada sistem pencarian dan pengembangan bakat yang belum berjenjang secara merata di seluruh provinsi.
PSSI telah meluncurkan platform All-Scout untuk mengidentifikasi pemain berusia 13 hingga 18 tahun, di mana pemain, pelatih, maupun klub dapat mengunggah data profil pemain.
Selain itu, PSSI juga merencanakan pembangunan pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di beberapa wilayah untuk memperkuat basis U-13 dan U-15.
Instrumen digital dan fisik ini merupakan langkah maju, tetapi masih menghadapi celah besar pada rasio tenaga pendidik berlisensi.
Indonesia saat ini masih mengalami defisit pelatih berlisensi AFC jika dibandingkan dengan luas wilayah dan populasi usia muda. Tanpa pelatih berlisensi di tingkat akar rumput (grassroots), bakat yang terdeteksi lewat platform digital tidak akan mendapatkan penanganan teknis yang benar.
Sistem pencarian bakat harus terhubung langsung dalam satu ekosistem utuh yang mengintegrasikan kompetisi usia muda, akademi klub, pelatih bersertifikasi, serta kepastian jumlah pertandingan minimum 30 hingga 40 laga per musim bagi setiap pemain muda.
Ketimpangan Kompetisi dan Peran Kunci Pemda
Ketimpangan penyelenggaraan kompetisi antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi PSSI dan pemerintah daerah.
Sebagai gambaran, pada September 2026, kompetisi Piala Soeratin U-13, U-15, dan U-17 tingkat provinsi di Bangka Belitung batal digelar, yang berdampak langsung pada hilangnya jam terbang resmi serta sarana evaluasi bagi pemain muda lokal.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan Kota Depok, Jawa Barat, yang berhasil menggelar Piala Soeratin U-13 dan U-15 dengan melibatkan 42 klub secara kompetitif.
Kondisi kontras ini membuktikan bahwa pembangunan sepak bola daerah tidak bisa dibebankan kepada PSSI pusat semata.
Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) di tingkat kabupaten/kota serta Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI harus melepas ego sektoral. Pemda perlu mengalokasikan persentase anggaran APBD yang pasti untuk penyelenggaraan liga usia muda rutin di daerahnya, bukan sekadar membangun gedung olahraga lalu meninggalkannya tanpa kegiatan.
Dilema Regulasi Liga Profesional vs Ruang Pemain Lokal
Masalah lain muncul di level kompetisi tertinggi. Mulai musim 2025/2026, klub Super League diperbolehkan mendaftarkan maksimal 11 pemain asing, dengan tujuh pemain dapat berada di lapangan secara bersamaan.
Di sisi lain, klub tetap diwajibkan memainkan minimal satu pemain lokal U-23 WNI sebagai starter dengan durasi paling sedikit 45 menit.
Kebijakan kuota pemain asing diproyeksikan untuk meningkatkan nilai komersial dan daya saing klub Indonesia di level Asia.
Namun, dari perspektif pembinaan jangka panjang, regulasi ini menciptakan penyempitan ruang tampil bagi pemain lokal, khususnya pada posisi vital seperti penyerang tengah (striker) dan bek tengah (center-back).
Ketika posisi-posisi kunci di klub profesional didominasi oleh pemain asing dan diperkuat oleh hadirnya pemain diaspora atau naturalisasi di tim nasional, timbul jurang pemisah yang lebar.
Kebijakan ini berisiko membuat kualitas Timnas Indonesia melesat cepat berkat pemain yang berkompetisi di luar negeri, sementara pembinaan pemain lokal di dalam negeri stagnan karena minimnya menit bermain di liga domestik.
Ujian Realisasi Janji
Di sinilah janji Prabowo kepada FIFA menjadi pertaruhan besar bagi masa depan olahraga nasional.
Presiden FIFA Gianni Infantino mencatat adanya tren positif dalam tata kelola, investasi, hingga pembinaan usia muda di Indonesia. Namun, janji memperluas ekosistem hingga ke daerah membutuhkan pengawasan ketat dan eksekusi lintas kementerian atau lembaga.
Sebuah lapangan yang dibangun di daerah idealnya tidak hanya menjadi aset fisik yang ramai pada akhir pekan.
Di sana harus tercipta ekosistem berkelanjutan yang menggabungkan pelatihan berstandar, keselamatan stadion yang terjamin, kompetisi rutin sepanjang tahun, pelatih tersertifikasi, dan jalur pembinaan berjenjang yang transparan.
Kemenangan Timnas Indonesia di panggung internasional memang menjadi kebanggaan bersama. Namun, tolok ukur sejati keberhasilan pembangunan sepak bola nasional tidak hanya diukur saat trofi diangkat di Stadion Gelora Bung Karno, melainkan ketika seorang anak di daerah terpencil memiliki kesempatan yang sama rata untuk berkembang dan menembus panggung dunia.