Menkum: Arahan Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri dan Pemerintah

JAKARTA — Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar TNI dan Polri mengusut oknum yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Supratman mengatakan arahan Presiden tersebut tidak membutuhkan validasi dari pihak lain. Menurutnya, pesan Presiden sudah jelas dan harus menjadi pedoman bagi seluruh pembantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Jadi, tidak perlu minta validasi kepada siapa-siapa. Bukan berarti Presiden tidak tahu semua yang terjadi, kan? Jadi, saya tidak mau masuk ke situ, Presiden yang sudah menyampaikan itu dan itu wajib dilaksanakan bukan hanya kepada TNI-Polri, tetapi kepada seluruh pembantu-pembantu beliau,” kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo Ingatkan Jajarannya untuk Berhati-hati

Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mengingatkan jajaran pemerintah agar berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Menurut dia, pesan tersebut disampaikan Presiden dalam berbagai kesempatan ketika bertemu dengan para pembantunya.

Supratman juga menyebut Prabowo telah menegaskan tidak akan memberikan pembelaan kepada pejabat yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan dan keinginan rakyat.

“Setiap saat kami bertemu pesannya cuma satu, ‘hati-hati.’ Sudah. Saya tidak akan pernah bela kalian kalau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Itu selalu Presiden sudah ngomong kayak gitu,” ujar Supratman.

Ia menilai arahan tersebut menjadi bentuk penegasan bahwa seluruh jajaran pemerintah harus menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Selain membahas arahan Presiden mengenai aktivitas tambang ilegal, Supratman turut menanggapi pidato Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026.

Menurut Supratman, pidato Presiden telah mencakup berbagai aspek pembangunan serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah.

“Saya rasa holistik ya. Holistik, semua aspek beliau akui bahwa hasil capaian tetapi belum maksimal dan semua diminta bagi pembantu-pembantunya untuk terus bekerja keras untuk mewujudkan apa yang menjadi target goal kita menyejahterakan kehidupan bangsa dan negara,” katanya.

Supratman menilai pesan Presiden dalam pidato tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan yang harus dituntaskan untuk mencapai target pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Agenda kenegaraan tersebut mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan laporan mengenai kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan.

Pemerintah juga menampilkan video mengenai capaian kinerja selama periode pemerintahan berjalan.