Politeia Institute: Lonjakan Elektabilitas KDM Pisau Bermata Dua bagi Gerindra

JAKARTA — Direktur Eksekutif Politeia Institute Indonesia (PII), Marselinus Gual, menyoroti tren kenaikan elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menempati posisi teratas dalam sejumlah simulasi survei politik nasional pada pertengahan 2026.

Dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Juli 2026, elektabilitas Dedi Mulyadi tercatat mencapai 35 persen, jauh di atas Prabowo Subianto yang berada di angka 14,5 persen.

Tren serupa terlihat dalam survei Tempo Data Science pada Agustus 2026. Dalam simulasi terbuka, Dedi Mulyadi disebut memperoleh 42 persen, sementara Prabowo berada di angka 15 persen.

Menurut Marselinus, selisih elektabilitas tersebut tidak semata-mata dapat dibaca sebagai persoalan popularitas. Jika tren itu konsisten, katanya, fenomena tersebut berpotensi menciptakan dilema strategis bagi Partai Gerindra dan lingkaran kekuasaan pemerintahan Prabowo.

“Secara kalkulasi politik, lonjakan elektabilitas KDM adalah pisau bermata dua bagi Gerindra. Di satu sisi, ia adalah mesin pemenangan dan aset elektoral paling berharga yang dimiliki partai saat ini. Namun di sisi lain, ketika elektabilitas kader justru melampaui ketua umum sekaligus presiden petahana, keberadaannya mulai dapat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap bangunan legitimasi kekuasaan,” ujar Marselinus Gual dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Marselinus menilai fenomena tersebut perlu dibaca dalam konteks yang lebih luas, terutama ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah disebut mengalami penurunan di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Menurut dia, kombinasi antara meningkatnya popularitas KDM dan menurunnya kepuasan terhadap pemerintah dapat membuat posisi politik Dedi Mulyadi menjadi semakin strategis.

Pada saat yang sama, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan perhatian publik terhadap relasi antara elite partai, pemerintah pusat, dan kader dengan modal elektoral besar.

“Mengingat KDM memiliki benteng simpati publik yang sangat kuat di akar rumput, menekan KDM secara kasar atau menggunakan instrumen hukum yang dipaksakan justru akan melahirkan gelombang perlawanan publik atau backlash yang mahal harganya,” katanya.

Karena itu, Marselinus menilai pendekatan yang lebih rasional bagi Gerindra dan pemerintah adalah mengelola kekuatan politik KDM melalui mekanisme internal partai dan konsolidasi politik, bukan melakukan konfrontasi terbuka.

“Strategi yang jauh lebih masuk akal bagi Istana dan Gerindra bukanlah mematikan langkahnya, melainkan melakukan penjinakan politik melalui skema containment atau pembatasan pergerakan,” ujar Marselinus.

Ia menjelaskan, dalam perspektif tersebut, rekam jejak birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dapat menjadi salah satu instrumen politik untuk menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan seluruh kader tetap berada dalam koridor organisasi.

Namun, Marselinus menekankan bahwa penggunaan isu hukum maupun tata kelola pemerintahan sebagai instrumen tekanan politik akan memiliki konsekuensi serius apabila dipersepsikan publik sebagai upaya kriminalisasi atau pembungkaman terhadap lawan politik potensial.

“Yang menjadi persoalan bukan semata-mata bagaimana mengendalikan KDM, tetapi bagaimana Gerindra mengelola kader dengan elektabilitas yang bahkan dapat melampaui figur sentral partai. Kesalahan dalam mengelola kekuatan tersebut justru bisa membuat aset elektoral berubah menjadi sumber konflik internal,” katanya.

Menurut Marselinus, dinamika tersebut juga membuka kemungkinan munculnya kalkulasi baru menuju Pemilu 2029. KDM dapat menjadi salah satu figur yang diperhitungkan sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden, tergantung pada konfigurasi politik dan keputusan internal partai.

Pada akhirnya, Marselinus menegaskan bahwa masa depan politik KDM akan sangat bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara loyalitas organisasi dan modal populisme yang telah terbentuk di masyarakat.

“Keselamatan politik KDM menuju 2029 sangat bergantung pada kemampuannya mengelola dua sisi mata uang. Ia harus mampu membuktikan kepada Prabowo dan Gerindra bahwa elektabilitas tingginya bukanlah ancaman, melainkan modal pemenangan bersama—termasuk sebagai opsi pendamping yang potensial,” ujarnya.

“Jika ia gagal mengunci kepercayaan internal partai, lonjakan elektabilitas yang tinggi ini justru bisa berbalik menjadi beban politik yang mengancam kariernya sendiri,” pungkas Marselinus.