JAKARTA — Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) kembali berganti pimpinan. Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom bersama Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Syahganda menjadi figur keempat yang memimpin fungsi komunikasi pemerintah sejak awal pemerintahan Prabowo.
Sebelumnya ada Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, dan Muhammad Qodari.
Pergantian itu berlangsung bersamaan dengan perubahan nomenklatur dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
Perubahan tersebut terjadi pada September 2025. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat itu menjelaskan bahwa PCO tidak dibubarkan, tetapi ditransformasi menjadi Bakom setelah pemerintah melakukan evaluasi.
“Ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Jadi, setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi. Tidak hanya mewakili komunikasi, mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas,” kata Prasetyo kala itu.
Prasetyo juga menjelaskan cakupan Bakom diperluas agar komunikasi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan Istana.
“Cakupannya bisa juga pemerintah di sini termasuk bagaimana nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah,” ujarnya.
Dari Hasan Nasbi hingga Syahganda
Pada awal pemerintahan Prabowo, Hasan Nasbi memimpin PCO.
Pada 17 September 2025, Angga Raka Prabowo menggantikan Hasan sekaligus menjadi Kepala Bakom setelah perubahan kelembagaan.
Angga kemudian digantikan Muhammad Qodari pada 27 April 2026. Qodari sebelumnya menjabat Kepala Kantor Staf Presiden.
Ketika mulai memimpin Bakom, Qodari menyatakan akan mengubah pola komunikasi pemerintah.
“Ada pengamat bilang ini kelihatannya Presiden mau ngajak perang karena yang ditunjuk Qodari dengan Hasan Nasbi, katanya dua-duanya tipe penyerang. Wah, ini ngajak ribut ya,” kata Qodari saat berpidato dalam acara serah terima jabatan Kepala Bakom RI dari Angga Raka Prabowo kepada Qodari di Kantor Bakom, Jakarta, Selasa (28/4).
Qodari kemudian mengatakan Bakom akan menerapkan pola komunikasi yang lebih aktif dan agresif.
Sekitar lima bulan kemudian, Prabowo kembali mengganti Kepala Bakom.
Pada 2 Oktober 2026, Syahganda Nainggolan dilantik menggantikan Qodari. Qodari mendapat tugas baru sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden.
Pengangkatan Syahganda dan Fadli Tri Hartono sebagai pimpinan Bakom tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026.
Arahan Baru Prabowo
Setelah dilantik, Syahganda mengungkapkan arahan yang diberikan Prabowo kepadanya.
Menurut Syahganda, Presiden meminta komunikasi pemerintah digunakan untuk memperkuat persatuan nasional.
“Kalau arahan Presiden yang disampaikan beliau itu adalah bagaimana caranya komunikasi ini menjadi alat persatuan nasional,” ujar Syahganda usai pelantikan, Jumat (2/10/2026).
Syahganda mengatakan komunikasi pemerintah tidak hanya menyampaikan program, tetapi juga menjelaskan pemikiran dan arah kebijakan Presiden kepada masyarakat.
Arahan tersebut kemudian diterjemahkan Syahganda ke dalam sejumlah agenda komunikasi.
Salah satunya adalah mempelajari perkembangan algoritma dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok, tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat. Jadi selain dibantu oleh teman-teman media, kita juga memikirkan itu ke depan,” katanya.
Syahganda juga menyebut pentingnya hubungan yang lebih intensif antara pemerintah dan media.
“Kita harus banyak ketemu teman-teman media, teman-teman wartawan, bagaimana dialog antara pemerintah dan teman-teman media itu bisa pada akhirnya menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat dan pesan-pesan masyarakat kembali kepada pemerintah. Jadi ada dialog yang intensif nantinya,” ungkap Syahganda.
Menurut Syahganda, komunikasi pemerintah juga perlu menjelaskan pemikiran Presiden kepada masyarakat.
“Program oke, kemudian orang melihatnya. Tapi pikiran, nah, itu pikiran-pikiran beliau, itu pikiran-pikiran konstitusional dan itu penting sampai rakyat tahu semua,” jelasnya.