JAKARTA, RMTVNews.com — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka kembali pertanyaan tentang karakter koalisi yang mengantarkan Prabowo Subianto dan dirinya ke kekuasaan.

Partai-partai yang dahulu berada dalam satu barisan untuk memenangkan Pilpres 2024 kini tidak memperlihatkan solidaritas yang sama ketika Gibran menghadapi kontroversi soal persyaratan pencalonannya.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

Tekanan terhadap Gibran dengan demikian tidak hanya datang dari oposisi, tetapi juga dari anggota parlemen di partai-partai yang berada dalam konfigurasi pemerintahan.

Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026), dan Presiden Prabowo menerima keputusan itu.

Anak sulung Joko Widodo atau Jokowi itu menyatakan keputusannya bersifat pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah, sementara Prabowo menyinggung putusan hukum soal pemenuhan persyaratan konstitusional sebagai latar belakangnya.

Dua penjelasan itu belum sepenuhnya bertemu.

Peristiwa ini menyisakan ironi politik. Gibran adalah bagian penting dari konstruksi kemenangan Prabowo pada 2024, tetapi ketika tekanan datang, dukungan terbuka dari partai-partai koalisi tidak terlihat sekuat saat pencalonannya berlangsung.

Koalisi tetap bertahan, sementara tokoh yang dahulu menjadi bagian dari kesepakatan politiknya kehilangan perlindungan dari banyak pihak yang ikut mengantarkannya ke kekuasaan.

Gibran, Efek Ekor Jas, dan Kalkulasi Partai

Untuk memahami perubahan sikap itu, kita perlu kembali ke alasan di balik pencalonan Gibran pada 2023. Ia punya dua fungsi strategis dalam Koalisi Indonesia Maju.

Pertama, ia menjadi jalan tengah bagi partai yang masing-masing menyodorkan kandidat wakil presiden. Golkar mendorong Airlangga Hartarto, PAN mengusulkan Erick Thohir, dan Demokrat mengajukan sejumlah nama alternatif.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.