JAKARTA, RMTVNews.com — Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Donny Ermawan Taufanto menegaskan peserta didik yang menyelesaikan pendidikan di URI tidak akan memperoleh gelar akademik, baik sarjana, magister, maupun doktor.

Penegasan tersebut disampaikan Donny untuk menjelaskan status pendidikan 384 peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) yang saat ini mengikuti pembinaan di URI.

Menurut Donny, seluruh peserta program tersebut sebelumnya telah menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2) di berbagai perguruan tinggi.

Mereka direkrut untuk dipersiapkan menjadi tenaga profesional di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kita merekrut bersama BUMN, Kementerian Dikti, dan Kemhan waktu itu, dan sekarang URI, ya, kita merekrut bersama. Intinya adalah mereka-mereka yang kita rekrut ini adalah lulusan S1 dan S2, ya, untuk direkrut menjadi karyawan BUMN,” kata Donny di Kantor Kementerian Pertahanan, Senin (16/11/2026).

Donny menjelaskan, program pendidikan dan pembinaan berlangsung selama sembilan bulan.

Rinciannya, tiga bulan untuk pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan, empat bulan pembekalan bisnis dan manajemen, serta dua bulan menjalani magang.

Dalam pembekalan bisnis dan manajemen, URI bekerja sama dengan School of Business and Management (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB). Peserta mendapatkan materi pembelajaran setara sekitar 18 satuan kredit semester (SKS).

Namun, menurut Donny, durasi dan materi pendidikan tersebut tidak memenuhi ketentuan untuk pemberian gelar akademik.

“Jadi intinya, kami di URI ini tidak memberikan gelar kesarjanaan kepada peserta didik yang 384 yang kami didik, kami bina ini. Kita membinanya adalah selama 9 bulan. Tiga bulan untuk karakter, empat bulan untuk bisnis dan manajemen, dan dua bulan adalah magang. Itu tidak cukup untuk kita memberikan gelar kesarjanaan, baik itu S1, S2, ataupun S3,” ujarnya.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.