JAKARTA — Rencana konsolidasi perusahaan konstruksi milik negara tidak akan dilakukan secara serentak. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memilih mendahulukan perusahaan yang proses penggabungannya dinilai lebih mudah, sementara perusahaan dengan persoalan keuangan yang lebih kompleks akan ditangani melalui restrukturisasi.

Langkah tersebut menempatkan PT PP (Persero) Tbk (PTPP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero) dalam tahap awal konsolidasi. Adapun PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk masih menjadi pekerjaan rumah karena membutuhkan penataan utang dan aset.

COO Danantara Dony Oskaria mengatakan, pendekatan bertahap dipilih karena kondisi masing-masing BUMN Karya tidak sama.

“Merger PTPP, Adhi Karya, kemudian Brantas Abipraya dan Nindya Karya, ini akan kita selesaikan. Ini yang paling mudah untuk dilakukan mergernya. Sehingga kita mulai melakukan merger ini dulu. Kemudian baru berikutnya perusahaan yang harus kita restrukturisasi. Itu ada WIKA dan Waskita,” ujar Dony seusai acara Executive Breakfast Meeting oleh IKA Fikom Unpad di Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Danantara tidak memaksakan seluruh BUMN Karya masuk ke dalam satu skema merger pada waktu yang sama.

Kondisi masing-masing perusahaan menjadi dasar dalam menentukan tahapan konsolidasi.

Dony mengatakan WIKA dan Waskita membutuhkan perhatian lebih karena persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan struktur korporasi, tetapi juga aset dan beban utang.

“Terutama sekali WIKA dan Waskita. Kalau yang Hutama Karya, mereka relatif sehat. Jadi hanya WIKA, Waskita yang akan menjadi persoalan karena membutuhkan effort kita untuk melakukan restrukturisasi,” kata Dony.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.