Kompleksitas restrukturisasi BUMN Karya juga berasal dari struktur anak perusahaan. Danantara sebelumnya menyebut persoalan keuangan tidak hanya berada pada perusahaan induk, tetapi menjalar hingga anak dan cucu perusahaan.

Pada Agustus 2026, Dony menjelaskan bahwa masing-masing BUMN Karya memiliki banyak anak perusahaan sehingga proses penataan harus dilakukan satu per satu.

“Bisa bayangkan masing-masing punya anak perusahaan lebih dari 20. Jadi dengan begini sebetulnya bisa membayangkan seperti apa kita bekerja menyelesaikan satu per satu,” kata Dony.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan tersebut membutuhkan waktu karena tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengubah struktur perusahaan di tingkat holding.

“Ada cucu. Semuanya bermasalah juga. Jadi kita mesti bereskan itu one by one, satu per satu, satu per satu. Inilah yang memakan waktu,” ujarnya.

Karena itu, merger BUMN Karya tidak sekadar persoalan menentukan perusahaan mana yang akan menjadi satu entitas. Di dalamnya terdapat persoalan utang, aset, anak usaha, laporan keuangan, serta keberlanjutan bisnis.

Agenda konsolidasi Danantara mencakup tujuh perusahaan konstruksi pelat merah, yakni Hutama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya, PTPP, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya.

Rencana konsolidasi tersebut telah beberapa kali mengalami penyesuaian. Pada November 2025, Danantara bahkan menunda merger karena masih banyak persoalan keuangan yang harus dirapikan.

Saat itu Dony mengatakan kondisi keuangan BUMN Karya masih membutuhkan penanganan sebelum penggabungan dilakukan.

“Teman-teman tentu tahu problematika di Karya banyak sekali, termasuk tadi restrukturisasi daripada utang-utangnya dulu. Jadi kan problem keuangan mereka cukup dalam di Karya-Karya ini,” ujar Dony pada November 2025.

 

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.