JAKARTA, RMTVNews.com — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan jajaran pemasyarakatan untuk memastikan program deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme berjalan berkesinambungan, mulai dari penetapan tersangka hingga reintegrasi sosial.
Koordinasi itu melibatkan Densus 88 Antiteror Polri, Kejaksaan Agung, pengadilan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Salah satu agenda yang dibahas adalah penyelarasan mekanisme penanganan tahanan perkara terorisme, termasuk pertukaran informasi dan integrasi database pemasyarakatan.
Pembahasan berlangsung dalam Rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi di Rutan Cikeas, Selasa (17/11/2026).
Rapat dihadiri perwakilan Ditjen Pemasyarakatan, Densus 88 AT Polri, Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri, Rutan Mako Brimob Cikeas, Rutan Polda Metro Jaya, Rutan Kelas I Depok, serta Bapas Kelas II Bogor.
Deputi Bidang Deradikalisasi BNPT, Irjen Pol. Arif Makhfudiharto, mengatakan penanganan tahanan terorisme memiliki karakteristik tersendiri karena setiap individu berada dalam status hukum dan kondisi yang berbeda.
“Penanganan tahanan terorisme memiliki karakteristik tersendiri karena masih berada dalam proses hukum dan membutuhkan pelayanan khusus, perawatan, serta pengamanan sesuai dengan status hukum dan kondisi masing-masing individu,” kata Arif dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Arif, keterlibatan berbagai instansi diperlukan agar penanganan perkara tidak berjalan parsial.
Setiap lembaga memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga dibutuhkan mekanisme koordinasi yang menghubungkan proses penegakan hukum dengan kebutuhan identifikasi, penilaian, dan pembinaan.
“Oleh karena itu diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap tahapan penanganan dapat berjalan secara selaras sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi,” tegasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan