JAKARTA, RMTVNews.com — Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna guna pengambilan keputusan tingkat II.

Regulasi ini diharapkan memperkuat kewenangan negara dalam menelusuri, mengambil alih, dan mengelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Persetujuan tingkat I diambil dalam rapat kerja Komisi III dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

“Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?” kata Dasco.

Peserta rapat menyatakan setuju.

Keputusan itu diambil setelah setiap fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi. Pemerintah, yang diwakili Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, turut menyampaikan pandangannya.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut ada 10 pokok pembahasan yang telah diselesaikan bersama pemerintah.

Salah satunya mengatur tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak luas bagi masyarakat.

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata Habiburokhman.

RUU ini juga tetap mengatur ancaman pidana bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, RUU mengatur pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan.

Pengelolaan akan dilakukan badan yang kompeten agar prosesnya profesional dan akuntabel.

RUU ini membawa konsekuensi lebih luas daripada sekadar menambah instrumen pemberantasan korupsi, karena menyangkut kapasitas negara mengambil alih kekayaan yang berhubungan dengan tindak pidana.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.