Makar: Negara atau Kekuasaan yang Terancam?

JAKARTA, RMTVNews.com — Kasus dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo berkembang dari perkara intersepsi elektronik menjadi dugaan makar. Pemerintah menyebut penyidik menemukan alat bukti baru.

Namun, di balik perubahan konstruksi hukum itu, terdapat persoalan yang lebih mendasar: apakah yang sedang dilindungi adalah negara, pemerintahan Prabowo, atau konfigurasi kekuasaan di sekitar Presiden?

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri memasuki babak baru.

Perkara yang pada awalnya ditangani melalui pasal-pasal terkait penyadapan dan intersepsi elektronik kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan perkembangan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Pada tahap awal, bukti yang tersedia masih berkaitan dengan dugaan penyadapan. Pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka kemudian berlanjut hingga malam hari.

Dari pemeriksaan lanjutan itulah, menurut Yusril, ditemukan bukti baru yang mengarahkan penyidik untuk mendalami dugaan makar.

Pemerintah mengaitkan dugaan tersebut dengan kemungkinan bahwa penyadapan dilakukan untuk melumpuhkan Presiden sehingga tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya.

Yusril menyebut Pasal 191 hingga Pasal 193 KUHP Nasional sebagai ketentuan yang perlu didalami.

Penjelasan itu sekaligus menjawab pertanyaan mengenai perubahan pernyataan pemerintah.

Pada tahap awal, Yusril menyatakan perkara masih berkaitan dengan penyadapan dan intersepsi, belum makar.

Beberapa hari kemudian, pemerintah menyampaikan adanya indikasi makar setelah penyidikan berkembang.

Namun, munculnya indikasi belum berarti unsur tindak pidana tersebut telah terbukti. Penjelasan pemerintah mengenai perkembangan alat bukti tetap harus diuji melalui proses hukum.