Makar: Negara atau Kekuasaan yang Terancam?

Penyidik perlu menguraikan hubungan antara tindakan penyadapan, tujuan operasi, dan dugaan upaya melumpuhkan Presiden.

Di sinilah persoalan hukum bertemu dengan persoalan politik yang lebih luas. Ketika dugaan penyadapan terhadap Presiden dikembangkan menjadi dugaan makar, batas antara perlindungan terhadap negara, perlindungan terhadap jabatan Presiden, dan perlindungan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa menjadi penting untuk diperiksa.

Negara Bukan Pemerintah, Presiden Bukan Negara

Prabowo memiliki posisi sebagai Presiden Republik Indonesia sekaligus pemimpin pemerintahan. Dua posisi tersebut berkaitan, tetapi tidak identik dengan negara.

Negara mencakup wilayah, rakyat, konstitusi, institusi, dan sistem hukum yang keberlangsungannya tidak bergantung pada satu pemerintahan.

Pemerintah merupakan penyelenggara kekuasaan negara dalam periode tertentu. Sementara Presiden adalah pemegang jabatan konstitusional dengan kewenangan yang dibatasi oleh konstitusi dan hukum.

Pembedaan ini bukan sekadar persoalan istilah. Ia menentukan bagaimana ancaman terhadap Presiden, pemerintah, dan negara harus ditempatkan dalam kerangka hukum.

KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, membedakan tindak pidana makar berdasarkan objek dan tujuan perbuatannya.

Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan mereka tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Pasal 192 mengatur makar terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk maksud menempatkan sebagian atau seluruh wilayah negara di bawah kekuasaan asing atau memisahkannya dari NKRI.

Sementara Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Ketiga pasal tersebut memiliki objek dan unsur yang berbeda. Ancaman terhadap keselamatan Presiden tidak otomatis sama dengan upaya memisahkan wilayah negara.