Nasib Gibran di Ujung Tanduk, 7 Parpol Bicara Pemakzulan, Siapa Calon Wapres Berikutnya?

JAKARTA, RMTVNews.com — Posisi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kian terdesak di ranah politik. Gelombang tekanan terus menguat setelah elite dari tujuh partai politik (parpol) di parlemen mulai menyuarakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR hingga wacana pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.

Polemik yang mulanya dipicu isu validitas dokumen pendidikan Gibran kini bergulir menjadi pembahasan lintas partai.

Tujuh parpol yaitu Golkar, Demokrat, PKS, NasDem, PKB, PAN, dan PDI Perjuangan secara bergantian menyampaikan sikap politik yang menyinggung wacana tersebut.

Meski demikian, rincian suara dari para elite partai tersebut belum dapat disimpulkan sebagai keputusan resmi fraksi di DPR untuk memakzulkan Gibran.

Respon dari tiap parpol masih beragam, mulai dari dorongan pengunduran diri secara sukarela, wacana penggunaan instrumen Hak Menyatakan Pendapat, hingga pengkajian landasan hukum di parlemen.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut Hak Menyatakan Pendapat sebagai instrumen DPR yang paling relevan untuk merespons persoalan tersebut.

Menurut Doli, mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Ia juga mengungkapkan telah berkomunikasi dengan sejumlah anggota fraksi lain untuk membahas perkembangan persoalan Gibran.

“Rasa-rasanya sih responsnya positif,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/11/20226).

Namun, Doli belum memastikan apakah komunikasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan antarfraksi.

Peta Suara Lintas Partai dan Sikap Gerindra

Dari Partai Demokrat, Wakil Sekretaris Jenderal Jansen Sitindaon sebelumnya menyampaikan dua pilihan bagi Gibran, yakni mengundurkan diri atau menghadapi proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.

Jansen menilai putusan terkait persoalan persyaratan Gibran perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945.