DPR Siapkan Pembahasan Putusan MA soal Suket Gibran, Dasco: Tunggu Masa Sidang

JAKARTA, RMTVNews.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Pembahasan resmi di parlemen baru akan dilakukan setelah masa reses berakhir.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sejauh ini polemik surat keterangan pendidikan Gibran masih dibicarakan secara informal oleh sejumlah fraksi di DPR.

Menurut Dasco, beberapa anggota DPR lintas fraksi meminta agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme resmi kelembagaan.

“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dasco menyebut DPR telah menerima berbagai masukan dari organisasi masyarakat dan anggota parlemen mengenai polemik pendidikan Wakil Presiden tersebut.

Aspirasi itu, kata dia, akan disampaikan melalui mekanisme yang berlaku di DPR setelah anggota dewan kembali memasuki masa persidangan.

“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” ujarnya.

Masa reses DPR dijadwalkan berakhir pada 9 November 2026. Pembukaan masa sidang berikutnya menjadi momentum bagi parlemen untuk mulai memproses berbagai aspirasi yang masuk.

Dasco mengatakan DPR juga masih menunggu salinan resmi putusan MA sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” katanya.

Dia menegaskan DPR akan menentukan sikap setelah seluruh proses dan mekanisme kelembagaan dapat dijalankan.

Putusan MA Batalkan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran

Polemik ini bermula dari putusan MA yang mengabulkan permohonan kasasi warga bernama Subhan dalam perkara sengketa tata usaha negara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.