Nama-nama yang disebut antara lain Ketua DPR Puan Maharani, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Dari lingkungan Gerindra, ia juga menyebut sejumlah nama seperti Sugiono dan Prasetyo Hadi.

Namun, nama-nama tersebut masih sebatas spekulasi dan pandangan pengamat. Belum ada pengumuman resmi dari Presiden Prabowo mengenai calon pengganti Gibran.

Secara konstitusional, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. DPR terlebih dahulu harus menyatakan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran sebagaimana diatur konstitusi atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pendapat tersebut harus diperiksa Mahkamah Konstitusi. Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian.

Dengan demikian, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat bukan keputusan otomatis untuk memberhentikan Gibran.

Apabila jabatan Wakil Presiden benar-benar kosong, Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 mengatur Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih sebagai Wakil Presiden pengganti.

Di tengah perkembangan tersebut, perhatian politik kini tertuju pada sikap resmi delapan fraksi DPR, terutama Gerindra, serta kemungkinan komunikasi lintas partai berubah menjadi keputusan kelembagaan.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.