Makar: Negara atau Kekuasaan yang Terancam?

Jika cakupan tersebut terbukti, persoalannya melampaui perlindungan komunikasi kepala negara. Penggunaan kewenangan intersepsi terhadap pihak-pihak di luar sasaran yang dibenarkan hukum dapat berdampak pada kebebasan pers, komunikasi masyarakat sipil, aktivitas politik, dan hak warga negara.

Penyadapan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi serius terhadap privasi dan kebebasan komunikasi. Karena itu, dasar kewenangan, prosedur, tujuan, serta penggunaan hasil intersepsi harus dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan terhadap Presiden memang merupakan kepentingan negara. Namun, kepentingan tersebut tidak menghapus kewajiban untuk memastikan bahwa aparat bekerja berdasarkan hukum.

Jabatan Presiden memiliki perlindungan konstitusional, tetapi tidak menjadikan seluruh tindakan yang berkaitan dengan Presiden otomatis masuk dalam kategori makar.

Politik Hukum Makar dan Batas Kekuasaan

Persoalan ini dapat dibaca melalui penelitian Abdurisfa Adzan Trahjurendra berjudul Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia, yang diterbitkan pada 2014 oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penelitian tersebut menempatkan pengaturan tindak pidana makar dalam hubungan antara prinsip negara hukum, demokrasi, pembatasan kekuasaan, dan hak asasi manusia.

Gagasan dasarnya, kewenangan negara dalam merumuskan dan menerapkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari konstitusi dan jaminan hak warga negara.

Dalam negara hukum, pemerintah memang memiliki kewajiban menjaga keamanan dan mempertahankan keberlangsungan negara.

Namun, kewenangan itu bukan kekuasaan tanpa batas. Konstitusi menjadi dasar sekaligus pembatas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perspektif tersebut relevan untuk membaca perkembangan kasus penyadapan Listyo Sigit. Negara memiliki kepentingan untuk melindungi Presiden dari ancaman yang nyata.