Karena itu, tolok ukur yang adil bukan semata apakah partai membela atau meninggalkan Gibran, melainkan apakah mereka menjelaskan dasar sikapnya dan konsisten.
Jokowi, Gibran, dan Koalisi yang Ompong
Dampak pengunduran diri ini tidak berhenti pada Gibran dan partai pengusungnya, tetapi juga menyentuh posisi Jokowi.
Selama Gibran menjadi wakil presiden, hubungan keduanya menyediakan jalur komunikasi politik antara mantan presiden dan pemerintahan baru. Setelah Gibran mundur, jalur itu tidak lagi tersedia dalam bentuk yang sama.
Namun hilangnya jabatan itu tidak otomatis mengakhiri pengaruh Jokowi, karena jaringan politik, popularitas, dan hubungan dengan elite partai masih menjadi sumber daya.
Pertanyaannya, apakah modal itu bisa dikonversi menjadi kekuatan institusional yang mandiri.
Gibran menghadapi tantangan serupa, sebab tanpa jabatan dan tanpa dukungan partai besar yang konsisten, ia harus membangun kembali posisinya lewat organisasi, jaringan elite, dan dukungan publik.
Kasus ini pada akhirnya memperlihatkan paradoks dalam koalisi politik Indonesia.
Partai bisa membangun konsolidasi besar untuk memenangkan pemilu dan mempertahankan pemerintahan, tetapi konsolidasi itu tidak selalu menghasilkan tanggung jawab kolektif ketika keputusan yang mereka buat menghadapi persoalan.
Di sinilah istilah koalisi ompong menjadi relevan, bukan karena koalisi kehilangan kursi atau kemampuan menguasai parlemen, melainkan karena besarnya kekuatan politik tidak selalu diikuti keberanian mempertanggungjawabkan keputusan bersama.
Karena itu, persoalan Gibran bukan hanya soal nasib seorang wakil presiden yang mundur sebelum masa jabatannya berakhir.
Peristiwa ini juga menjadi ujian bagi partai-partai yang dahulu ikut mengantarkannya ke kekuasaan dan menikmati keuntungan elektoralnya.
Dalam demokrasi, partai tidak cukup bertanggung jawab atas kemenangan. Mereka juga harus bertanggung jawab atas keputusan politik yang dibuat bersama.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan