Partai bisa sangat solid saat membahas kemenangan dan pembagian posisi, lalu berubah sikap ketika muncul persoalan yang berpotensi merugikan kepentingannya.

Jika teori kartel menjelaskan sikap partai, posisi Gibran sendiri bisa dibaca lewat konsep legislative shield atau perisai legislatif dari Aníbal Pérez-Liñán dalam studinya tentang pemakzulan di Amerika Latin.

Intinya, pemimpin yang memiliki dukungan legislatif cukup kuat relatif aman dari upaya penjatuhan, sedangkan ketika perisai itu melemah, risikonya naik.

Konsep ini awalnya dipakai untuk presiden, sehingga penerapannya pada wakil presiden adalah analogi.

Secara formal, jabatan wakil presiden memberi Gibran kedudukan konstitusional yang tinggi. Namun jabatan itu tidak otomatis memberinya basis partai yang loyal di parlemen.

Dukungan pada pencalonannya lebih merupakan bagian dari kesepakatan koalisi daripada ikatan organisasi yang menjamin loyalitas jangka panjang. Ketika polemik dokumen pendidikan berkembang dan usulan Hak Menyatakan Pendapat memperoleh tanda tangan dari delapan fraksi, kerentanan itu makin terlihat.

Ia punya kekuasaan formal, tetapi tidak punya kekuatan institusional yang cukup untuk bertahan saat kepentingan partai berubah.

Kerentanan itu membuat nasib Gibran sangat bergantung pada sikap partai, dan di titik inilah muncul istilah politik cuci tangan.

Gibran tidak mencalonkan dirinya sendiri, dan partai-partai yang ikut menikmati keuntungan elektoral dari pasangan Prabowo-Gibran tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari konsekuensi keputusan itu.

Dalam demokrasi, tanggung jawab partai tidak berhenti setelah kandidatnya menang. Partai juga wajib menjelaskan keputusan politiknya kepada publik, termasuk ketika keputusan itu menimbulkan kontroversi.

Relawan Gibran sendiri pernah mengingatkan partai bahwa kesetiaan diuji saat ada badai, bukan hanya saat laut tenang, dan menilai partai koalisi terkesan bermain aman.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.