Eks Kapolsek Dompu Setubuhi Tahanan Kasus Narkoba hingga Hamil, Dilakukan di Ruang Reskrim

JAKARTA, RMTVNews.com — Kasus tahanan perempuan yang hamil saat berada di sel tahanan Polsek Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengungkap pelanggaran serius yang dilakukan mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Sarbani terbukti melakukan persetubuhan dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR yang sedang menjalani proses hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi.

Perbuatan tersebut berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Bahkan, hubungan badan itu disebut dilakukan di ruang Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Dompu, tempat Sarbani menjalankan tugasnya sebagai kepala kepolisian sektor.

Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, membenarkan Sarbani telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah menjalani sidang etik pada Senin (9/11/2026).

Putusan tersebut dijatuhkan setelah majelis sidang menyatakan Sarbani terbukti melakukan pelanggaran berat yang bertentangan dengan norma hukum dan etika profesi kepolisian.

Kholid menjelaskan, persidangan etik mengungkap sejumlah rangkaian perbuatan Sarbani.

Selain melakukan persetubuhan dengan DR, Sarbani juga diketahui mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor Polsek Dompu.

Fakta lain yang terungkap adalah adanya rencana untuk menggugurkan kandungan tahanan perempuan tersebut.

“Tindakannya itu dilakukan di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu,” kata Kholid.

“Terungkap pula adanya rencana untuk melakukan pengguguran kandungan terhadap tahanan wanita tersebut,” imbuhnya.

Dalam proses pemeriksaan, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB menghadirkan 10 orang saksi untuk mengungkap rangkaian pelanggaran yang dilakukan Sarbani.

Sidang KKEP berlangsung sekitar delapan jam, mulai Senin (9/11/2026) siang hingga malam.

Majelis sidang kemudian menyatakan Sarbani terbukti melakukan tindakan tercela dan melanggar sejumlah ketentuan mengenai pemberhentian anggota Polri serta kode etik profesi kepolisian.