Reshuffle ke-7 Kabinet Prabowo, Golkar Sebut Bagian dari Evaluasi Pemerintahan

JAKARTA — Partai Golkar menilai perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari kewenangan Kepala Negara untuk menata pemerintahan sesuai kebutuhan dan target yang ingin dicapai.

Sebelum reshuffle dilakukan, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan keputusan perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Menurut dia, Prabowo paling mengetahui kebutuhan tim pemerintahannya untuk menjalankan visi dan target yang telah ditetapkan.

“Bagi Golkar, perombakan kabinet adalah wewenang penuh presiden,$ kata Sarmuji pada 17 September 2026.

Sarmuji juga menyatakan bahwa jika ada menteri dari Golkar yang masuk evaluasi dan terkena reshuffle, hal tersebut merupakan konsekuensi dari sikap partai yang menyerahkan keputusan kepada Presiden.

2 kader Golkar masuk posisi strategis

Pada reshuffle yang berlangsung Kamis, 1 Oktober 2026, posisi Golkar di kabinet justru mengalami perubahan.

Sarmuji yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar dilantik sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Pelantikan tersebut dilakukan Prabowo di Istana Negara berdasarkan Keppres Nomor 104 P Tahun 2026.