Soal Bantuan Karhutla dari Malaysia dan Singapura, Dudung: Tadi Belum Dibahas!

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyatakan belum membahas lebih lanjut terkait tawaran bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diajukan oleh Malaysia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam (12/10/2026).

“Tadi belum dibahas,” ujar Dudung saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai apakah ada pembahasan khusus dalam rapat terbatas karhutla mengenai tawaran bantuan pemadaman dari negara tetangga.

Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyampaikan bahwa negaranya menawarkan bantuan secara ikhlas—berupa pengerahan personel dan unit helikopter pemadam—untuk menanggulangi dampak kabut asap lintas batas di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Namun, pihak Malaysia sempat menyebutkan bahwa mereka masih menunggu tanggapan atau belum mendapat respons resmi dari Indonesia.

Menanggapi kekhawatiran dan desakan dari negara tetangga tersebut, Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir sebelumnya telah menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah bergerak cepat menangani karhutla secara mandiri.

Pemerintah mengeklaim telah menerjunkan lebih dari 60.000 personel gabungan serta mengerahkan sekitar 48 unit helikopter dan pesawat untuk operasi water bombing maupun modifikasi cuaca.

Kendati demikian, di dalam negeri sendiri fokus pemadaman terus digencarkan, terutama di kawasan konservasi penting seperti Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

Wilayah ini mendapat atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto mengingat statusnya sebagai pusat konservasi dan rehabilitasi orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus).

Selain di Tanjung Puting, operasi pemadaman di sejumlah titik di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan juga terus dimaksimalkan.

Mengingat tebalnya kabut asap yang menghalangi jarak pandang penerbangan, operasi darat kini menjadi tumpuan utama di lokasi-lokasi yang sulit ditembus helikopter.

“Laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional helikopter ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara, karena memang asapnya terlalu tebal,” jelas Dudung.