Rp4.106 Triliun APBN 2027, Ketua Banggar DPR: Jangan Hanya Kejar Serapan!

JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai keberhasilan pelaksanaan APBN 2027 tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Dengan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dinilai perlu dilihat dari manfaat dan perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan APBN bukan sekadar kumpulan angka. Di balik belanja negara Rp4.106,3 triliun terdapat kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui program pemerintah.

“Ada keluarga yang berharap harga beras tetap terjangkau, petani yang membutuhkan pupuk dan kepastian harga panen, dan sebagainya,” kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Menurut Said, persentase penyerapan anggaran hanya menunjukkan bahwa uang telah dibelanjakan. Angka tersebut belum menjelaskan apakah program yang dibiayai APBN berhasil menyelesaikan persoalan masyarakat.

Karena itu, kementerian dan lembaga tidak cukup hanya mengejar realisasi belanja. Program pemerintah perlu dinilai dari hasil yang dicapai setelah anggaran digunakan.

Ke Mana APBN 2027 Dialokasikan?

APBN 2027 menetapkan belanja negara sebesar Rp4.106,26 triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.371,26 triliun dan transfer ke daerah Rp735 triliun.

Dari belanja pemerintah pusat, Rp1.556,89 triliun dialokasikan untuk kementerian/lembaga, sedangkan Rp1.814,36 triliun merupakan belanja non-kementerian/lembaga.

Anggaran tersebut diarahkan untuk delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Pemerintah juga memasukkan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi sebagai program pendukung.

Untuk sektor pendidikan, APBN 2027 mengalokasikan Rp824 triliun. Anggaran tersebut mencakup antara lain Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, beasiswa, serta pengembangan talenta.

Sektor perlindungan sosial mendapat alokasi Rp539,7 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk perlindungan masyarakat miskin dan rentan serta program seperti Program Keluarga Harapan, bantuan pangan, Kartu Sembako, dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Sementara itu, anggaran ketahanan pangan ditetapkan Rp195,3 triliun. Alokasi tersebut digunakan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, modernisasi, serta penguatan rantai pasok.

Transfer ke daerah mencapai Rp735 triliun dan menjadi bagian dari belanja negara untuk mendukung kebutuhan daerah serta pemerataan layanan publik.

Serapan Anggaran Bukan Satu-satunya Ukuran

Said mengatakan ukuran keberhasilan program harus lebih konkret. Pemerintah perlu melihat apakah anak semakin mudah bersekolah, masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan kesehatan, petani memperoleh penghasilan yang lebih baik, subsidi diterima kelompok yang tepat, UMKM berkembang, investasi menghasilkan lapangan pekerjaan, serta desa menjadi lebih produktif.

“Penyerapan hanya menjelaskan bahwa uang telah dibelanjakan, tetapi belum menjelaskan apakah persoalan rakyat sudah diselesaikan,” ujarnya.

Karena itu, politikus PDIP ini mengingatkan setiap program harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkan dalam kehidupan masyarakat.

“Setiap rupiah uang rakyat harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan setiap program harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya dari sisi administrasi, melainkan juga dari perubahan yang dihasilkannya dalam kehidupan masyarakat,” kata dia.

Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan

APBN 2027 disusun dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Pendapatan negara ditetapkan Rp3.435,10 triliun, sementara defisit anggaran mencapai Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.

Said mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak hanya harus dilihat dari angka nasional, tetapi juga dari pemerataan kesempatan ekonomi antarwilayah.

Menurut dia, alamat tempat seseorang dilahirkan tidak seharusnya menentukan seberapa besar kesempatan yang dimiliki untuk berkembang.

Ia menyebut kemajuan Jakarta perlu berjalan bersama dengan Madura, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, serta desa-desa di Jawa.

APBN, kata Said, harus menjadi instrumen untuk memperpendek kesenjangan tersebut sehingga manfaat belanja negara dapat dirasakan tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa, sawah, sekolah, puskesmas, pasar, dan keluarga.

“APBN bukan sekadar tentang berapa besar uang yang dapat dibelanjakan negara, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan rakyat setelah uang itu dibelanjakan,” pungkas Said Abdullah.