Jakarta – Desakan agar Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, dicopot dari jabatannya menguat usai kecelakaan KRL di Bekasi Timur. Sejumlah pihak menilai insiden tersebut menjadi cermin lemahnya tata kelola keselamatan di tubuh perusahaan pelat merah itu.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firnando Ganinduto, secara terbuka meminta evaluasi total terhadap kepemimpinan PT KAI, termasuk pergantian direktur utama sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kecelakaan tersebut.
Di tengah sorotan itu, rekam jejak Bobby kembali menjadi perhatian publik. Bobby diketahui baru ditunjuk sebagai Direktur Utama PT KAI pada 12 Agustus 2025 menggantikan Didiek Hartantyo. Namun, dua hari setelah penunjukan tersebut, ia menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemeriksaan pada 14 Agustus 2025 itu berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018–2023. Saat itu, Bobby diperiksa sebagai saksi ketika masih menjabat Direktur Utama PT Len Industri (Persero), induk holding Defend ID.
Meski berstatus saksi, fakta bahwa seorang pejabat yang baru ditunjuk memimpin PT KAI langsung diperiksa KPK menambah sorotan terhadap proses penunjukan dan kredibilitas kepemimpinannya.
Sementara itu, organisasi GRIB JAYA menilai berbagai polemik yang mengiringi nama Bobby tidak bisa dipisahkan dari persoalan yang kini muncul di PT KAI, mulai dari isu kepemimpinan hingga keselamatan publik.
GRIB JAYA juga menyinggung konflik agraria di kawasan Tanah Abang dikuasakan oleh ahli waris pada Ketua Umum H. Hercules Rosario Marshal. Menurut GRIB JAYA, munculnya narasi keliru di publik seolah tanah tersebut milik negara dalam hal ini PT KAI sebagai dampak dari informasi keliru dari Bobby mengenai status lahan.
Menurut Kabid Humas DPP GRIB JAYA, Marcel Gual, dasar informasi itulah yang membuat Menteri PKP Maruarar Sirait kebablasan hingga pasang badan, seolah menjadi tameng kekuasaan untuk merebut tanah milik ahli waris dengan mengatasnamakan negara.
“Kalau data dasarnya keliru, lalu negara dipakai sebagai dalih menekan hak ahli waris, itu bukan penegakan aset negara, melainkan penyalahgunaan kewenangan yang memalukan,” ujar Marcel.
Oleh karena itu, GRIB JAYA mendesak Menteri Perhubungan segera mencopot Bobby dari jabatan Direktur Utama PT KAI.
“Keselamatan publik tidak boleh dipertaruhkan oleh kepemimpinan yang terus dibayangi kontroversi. Menteri Perhubungan harus bertindak tegas dan segera mencopot Bobby,” tegas Marcel Gual.