JAKARTA —Apa yang terjadi ketika seorang mantan presiden dua periode masuk ke sebuah partai politik yang sedang membangun posisi baru setelah Pemilu 2024? Pertanyaan itu menjadi lebih kompleks ketika partai tersebut dipimpin oleh anak kandungnya sendiri.
Pada 26 September 2026 di Bandung, Jokowi menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan menyatakan telah menjadi anggota partai itu sejak 14 Oktober 2025. PSI kemudian memastikan Jokowi akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina pada November 2026.
Masuknya Jokowi karena itu bukan sekadar perpindahan keanggotaan dari satu partai ke partai lain. Posisi yang akan ditempatinya membawa kembali modal politik seorang mantan presiden ke dalam sebuah organisasi yang sedang mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik berikutnya.
Di titik inilah struktur kepemimpinan PSI menjadi penting. Partai tersebut saat ini dipimpin Kaesang Pangarep, putra Jokowi, yang menjadi Ketua Umum sejak 25 September 2023, ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden.
Sehari setelah ditunjuk sebagai Ketua Umum, Kaesang mengakui adanya privilege sebagai anak Presiden. Jokowi juga mengakui memberikan restu ketika Kaesang masuk ke politik melalui PSI.
Dengan demikian, terdapat urutan politik yang tidak sederhana. Jokowi lebih dahulu membangun modal politik melalui perjalanan panjang hingga menjadi presiden. Ketika masih menjabat sebagai kepala negara, Kaesang masuk PSI dan dalam waktu singkat mengambil posisi formal sebagai Ketua Umum. Beberapa tahun kemudian, Jokowi masuk ke partai yang dipimpin Kaesang.
Di situlah Jokowi Effect memasuki persoalan yang lebih besar daripada popularitas seorang tokoh.
Dari PDIP ke PSI
Jokowi membangun sebagian awal karier politiknya melalui PDIP. Ia pernah menyebut karier politiknya bermula dari lingkungan PDIP di Solo, sebelum perjalanan politiknya bergerak dari Solo ke Jakarta dan kemudian ke Istana.
Hubungan tersebut kemudian berubah. PDIP resmi memberhentikan Jokowi sebagai kader, efektif 14 Desember 2024.
PSI menjadi arena politik berikutnya.
Perpindahan itu menarik bukan semata karena Jokowi meninggalkan satu partai dan masuk ke partai lain, tetapi karena modal politik yang terbentuk dalam perjalanan tersebut kini berada dalam organisasi dengan struktur kepemimpinan yang berbeda.
Dan struktur itu sudah lebih dahulu memiliki Kaesang sebagai pemimpin formal.
Kaesang Tidak Memulai dari Ruang Kosong
Di sinilah perbandingan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi relevan.
AHY terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres V, 15 Maret 2020. Setelah itu, SBY tetap berada dalam struktur partai sebagai Ketua Majelis Tinggi.
Konfigurasinya berbeda dengan PSI. Pada Demokrat, anak terlebih dahulu mengambil posisi formal sebagai ketua umum, sementara ayah tetap berada dalam struktur senior partai.
Pada PSI, Kaesang juga sudah menjadi Ketua Umum sebelum Jokowi masuk sebagai anggota. Namun ada satu perbedaan penting. Proses terbentuknya otoritas formal Kaesang berlangsung ketika Jokowi masih menjadi presiden.
Kaesang bergabung dengan PSI pada September 2023 dan beberapa hari kemudian ditunjuk sebagai Ketua Umum. Pada saat itu Jokowi masih memegang jabatan presiden. Kaesang secara terbuka mengakui adanya privilege sebagai anak Presiden, sementara Jokowi menyatakan memberikan restu atas langkah politik putranya.
Hal itu tidak berarti seluruh proses penunjukan Kaesang dapat disederhanakan sebagai keputusan Jokowi. PSI sendiri memiliki alasan organisasional dalam memilih Kaesang.
Namun pengakuan Kaesang mengenai privilege menunjukkan bahwa posisi formalnya di PSI lahir dalam lingkungan politik yang tidak terlepas dari posisi ayahnya sebagai presiden.
Karena itu, modal politik Jokowi dan posisi formal Kaesang tidak sepenuhnya merupakan dua cerita yang terpisah.
Keduanya sudah beririsan sejak awal.
Ketika Modal Politik Bertemu Otoritas Formal
Di sinilah Max Weber membantu membaca persoalannya.
Kaesang memiliki otoritas formal sebagai Ketua Umum PSI. Kewenangan tersebut berasal dari struktur dan mekanisme organisasi partai.
Jokowi membawa sesuatu yang berbeda. Yakni pengaruh personal dan modal politik yang terbentuk melalui perjalanan panjang sebagai kepala daerah hingga presiden dua periode.
Weber membedakan otoritas legal-rasional yang bersumber dari jabatan dan aturan dengan otoritas karismatik yang bertumpu pada legitimasi terhadap pribadi seorang pemimpin.
Namun kasus Jokowi-Kaesang tidak berhenti pada pertentangan antara dua jenis otoritas.
Posisi Kaesang sendiri terbentuk dalam konteks ketika Jokowi masih memegang otoritas negara.
Urutannya menjadi penting:
Jokowi memiliki otoritas negara → Kaesang membawa modal simbolik sebagai anak presiden → Kaesang memperoleh posisi formal sebagai Ketua Umum PSI → Jokowi kemudian masuk ke PSI yang dipimpin Kaesang.
Urutan tersebut membuat relasi keduanya tidak bisa dibaca hanya sebagai hubungan antara ketua umum dan tokoh senior.
Ada sejarah pembentukan modal di belakangnya.
Pierre Bourdieu membantu menjelaskan lapisan tersebut. Modal politik, sosial, dan simbolik tidak hanya melekat pada jabatan formal. Modal juga terbentuk melalui jaringan, posisi sosial, pengenalan publik, dan hubungan dengan pusat kekuasaan.
Kaesang masuk PSI dengan modal sebagai anak presiden. Jokowi masuk PSI dengan modal sebagai mantan presiden.
Tetapi keduanya membawa modal yang berbeda. Kaesang memiliki posisi formal di dalam partai. Jokowi memiliki akumulasi modal politik dari perjalanan kekuasaannya sebelum masuk ke partai tersebut.
Pertemuan kedua modal itulah yang membuat konfigurasi PSI menjadi penting.
Jokowi Effect Tidak Berhenti di Dalam PSI
Persoalannya kemudian melebar karena PSI berada dalam jaringan politik yang lebih luas.
Pada Pemilu Presiden 2024, PSI resmi mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Deklarasi tersebut disampaikan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI. Gibran kemudian menjadi Wakil Presiden mendampingi Prabowo.
Prabowo sendiri pernah menjadi rival Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Kini konfigurasi tersebut berbeda. Jokowi berada di PSI, Kaesang memimpin PSI, Gibran berada di pemerintahan, sedangkan Prabowo memimpin pemerintahan.
Di sini konsep Nested Games George Tsebelis menjadi relevan. Politik tidak berlangsung dalam satu arena. Seorang aktor dapat menghadapi beberapa permainan sekaligus. Permainan internal partai, kompetisi elektoral, hubungan antarpartai, dan hubungan dengan pemerintahan.
Karena itu, hubungan politik yang sama tidak selalu menghasilkan kepentingan yang sama pada setiap arena.
PSI dapat memiliki kepentingan sebagai organisasi partai, sementara Jokowi, Kaesang, Gibran, Prabowo, dan partai-partai lain memiliki posisi institusional masing-masing.
Hubungan personal atau keluarga tidak otomatis menghapus kepentingan institusional tersebut.
PSI dan Persoalan 2029
Ada konteks elektoral yang membuat masuknya Jokowi ke PSI semakin relevan.
PSI gagal melewati ambang batas parlemen dalam dua pemilu terakhir. Pada Pemilu 2019, PSI memperoleh 2.650.361 suara atau sekitar 1,89 persen. Pada Pemilu 2024, perolehan suaranya meningkat menjadi sekitar 4,26 juta atau 2,81 persen, tetapi tetap berada di bawah ambang batas parlemen 4 persen.
Karena itu, menuju 2029 PSI menghadapi persoalan institusional, bagaimana mengubah eksistensi politik dan dukungan elektoral menjadi representasi di DPR.
PSI sendiri telah mulai menyiapkan mesin politik untuk Pemilu 2029, termasuk penguatan struktur hingga tingkat akar rumput. Kaesang pada April 2026 menyebut struktur tersebut dipersiapkan hingga tingkat desa.
Masuknya Jokowi berlangsung dalam konteks tersebut.
Ia tidak masuk ke partai yang sedang berhenti bergerak. Ia masuk ketika PSI sedang membangun struktur organisasi dan menyiapkan kontestasi elektoral berikutnya.
Karena itu, masuk akal untuk membaca PSI sebagai salah satu kendaraan politik yang semakin penting dalam konfigurasi politik Jokowi setelah 2024. Apalagi terdapat rumor yang untuk menyatakan bahwa PSI sejak awal telah disiapkan Jokowi sebagai kendaraan politik untuk seluruh agenda setelah kepresidenannya.
Terlepas dari hal tersebut, yang sedang diuji adalah apakah modal politik Jokowi akan berubah menjadi kekuatan institusional PSI, atau PSI justru berkembang menjadi institusi politik dengan kepentingannya sendiri.
Dengan Jokowi berada di dalam PSI dan Kaesang memimpin partai tersebut, persoalannya bukan lagi sekadar siapa memengaruhi siapa. Persoalannya adalah apakah Jokowi Effect dapat berubah dari pengaruh personal menjadi kekuatan institusional.
Di satu sisi, Jokowi membawa modal politik yang dibangun selama bertahun-tahun hingga ke puncak kekuasaan negara. Di sisi lain, Kaesang memiliki otoritas formal atas partai. Keduanya bertemu dalam satu organisasi, tetapi tidak berada dalam posisi yang identik.
Karena itu, PSI menuju 2029 menjadi ruang untuk menguji batas antara kekuasaan personal dan kekuasaan institusional. Jika modal politik Jokowi berhasil diterjemahkan menjadi struktur, kaderisasi, elektabilitas, dan representasi politik PSI, maka Jokowi Effect tidak lagi sekadar efek popularitas seorang mantan presiden. Ia telah mengalami pelembagaan.
Sebaliknya, jika PSI berkembang dengan kepentingan, struktur, dan kalkulasi elektoralnya sendiri, maka masuknya Jokowi justru menjadi awal dari negosiasi baru antara pengaruh personal dan otonomi partai.
Di situlah inti persoalannya. Jokowi masuk ke partai yang dipimpin anaknya, tetapi masa depan PSI tidak hanya ditentukan oleh hubungan ayah dan anak. Yang menentukan adalah apakah modal politik Jokowi dapat menjadi modal institusi—atau justru harus berhadapan dengan kepentingan institusi yang dibangun Kaesang.