JAKARTA — Hampir dua tahun setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto kembali menata ulang komposisi kekuasaannya.
Pada Kamis (1/10/2026), Prabowo melakukan reshuffle kabinet ketujuh sekaligus melantik sejumlah pejabat baru, termasuk Kapolri dan Wakapolri.
Sehari kemudian, Jumat (2/10/2026), Prabowo melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dengan Pratikno sebagai ketua dan Hatta Rajasa sebagai wakil ketua. Rocky Gerung menjadi salah satu anggotanya.
Dua momentum itu terjadi hanya beberapa hari setelah DPR mengesahkan APBN 2027 pada 29 September.
Urutannya penting dibaca. Anggaran ditetapkan, kabinet dirombak, kemudian lingkar pertimbangan Presiden disusun ulang.
Maka pertanyaannya bukan hanya siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Pertanyaan yang lebih substantif adalah, apakah perubahan konfigurasi orang di sekitar Presiden juga akan mengubah arah pemerintahan Prabowo?
Kabinet Bertambah, Efisiensi Tetap Menjadi Agenda
Reshuffle 1 Oktober membawa perubahan pada sejumlah posisi strategis sekaligus membuat jumlah kementerian menjadi 49, dengan 57 wakil menteri. Sebanyak 18 pejabat dilantik dalam rangkaian tersebut.
Salah satu perubahan struktural adalah keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Di sektor politik-keamanan, Dudung Abdurachman ditunjuk sebagai Menko Polkam, sedangkan Komjen Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Perubahan itu berlangsung ketika pemerintah masih membawa agenda efisiensi anggaran.
Di sinilah terdapat pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan daftar nama. Jika efisiensi dimaknai sebagai upaya membuat belanja negara lebih efektif, maka bertambahnya struktur pemerintahan perlu diuji melalui fungsi dan hasilnya. Yakni apakah struktur baru menghasilkan kapasitas pemerintahan yang lebih besar, koordinasi yang lebih baik, dan eksekusi program yang lebih efektif?
Atau justru menambah lapisan birokrasi dan kebutuhan anggaran?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena APBN 2027 sudah diketok sebelum reshuffle.
DPR mengesahkan APBN 2027 dengan belanja negara sekitar Rp4.106,3 triliun. Pemerintah menetapkan delapan klaster program kerja prioritas nasional, mulai dari pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan serta pengentasan kemiskinan.
Dengan demikian, perubahan pejabat belum otomatis berarti perubahan agenda fiskal.
Justru sebaliknya, para pejabat baru masuk ke dalam kerangka anggaran yang sudah ditetapkan.
26 Wantimpres dan Lingkar Pertimbangan Baru
Sehari setelah reshuffle, Prabowo membentuk lingkar pertimbangan baru melalui 26 anggota Wantimpres.
Komposisinya mempertemukan tokoh dari latar belakang yang beragam. Pratikno yang sebelumnya menjadi Menko PMK kini memimpin Wantimpres, sementara Hatta Rajasa menjadi wakil ketua. Rocky Gerung termasuk dalam jajaran anggota.
Menariknya, Rocky sendiri memberikan penjelasan mengenai fungsi barunya. Menurut dia, Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis, dan bertugas memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan agar sesuai dengan visi Presiden.
Pernyataan tersebut memberi satu petunjuk penting yakni Wantimpres bukan kabinet kedua.
Menteri memiliki kewenangan menjalankan urusan pemerintahan. Wantimpres berada pada ruang pertimbangan Presiden.
Karena itu, keberadaan 26 nama tersebut baru memiliki arti politik yang lebih besar apabila dapat dilihat pengaruhnya terhadap proses perumusan kebijakan.
Di sinilah perubahan personel menjadi menarik. Presiden tidak hanya mengubah sebagian susunan kabinet, tetapi juga mengubah orang-orang yang berada di ruang konsultasi dan pertimbangan di sekelilingnya.
Pada saat yang sama, sejumlah posisi strategis kini ditempati figur berlatar belakang militer atau keamanan. Dudung berada di posisi Menko Polkam, Suyudi menjadi Kapolri, dan sejumlah posisi pemerintahan lainnya juga ditempati figur dengan latar belakang TNI atau kepolisian.
Namun, membaca fakta tersebut sebagai perubahan arah pemerintahan membutuhkan lebih dari sekadar menghitung latar belakang pejabat.
Yang perlu dilihat adalah kewenangan, keputusan, kebijakan, dan hubungan antarlembaga yang muncul setelah pergantian tersebut.
Dengan kata lain, komposisi elite adalah data awal. Kebijakan yang mereka hasilkan adalah data berikutnya.
Orang Berubah, Arah Kebijakan Akan Diuji
APBN 2027 memberikan gambaran bahwa sebagian besar agenda utama pemerintahan Prabowo masih dipertahankan.
Pangan, energi, hilirisasi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengentasan kemiskinan tetap masuk dalam prioritas. Pemerintah juga mempertahankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda besar pemerintahan.
Di sinilah MBG menjadi salah satu contoh paling relevan.
Program tersebut tetap menjadi prioritas, tetapi pelaksanaannya menghadapi kritik terkait tata kelola, pengawasan, keselamatan penerima manfaat dan penggunaan anggaran.
Artinya, mempertahankan sebuah program tidak berarti seluruh desain pelaksanaannya kebal dari evaluasi.
Pertanyaan yang lebih penting justru apakah pemerintahan setelah reshuffle mampu memperbaiki persoalan implementasi tanpa kehilangan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.
Hal serupa berlaku pada hilirisasi, ketahanan pangan, energi, pembangunan infrastruktur dan program sosial.
Jika program tetap berada dalam APBN, tetapi pelaksana, struktur kementerian dan lingkar pertimbangan berubah, maka yang sedang terjadi bukan semata-mata pergantian orang.
Ada kemungkinan terjadi perubahan pada cara program tersebut diterjemahkan, dikoordinasikan dan dieksekusi.
Namun, kemungkinan itu baru dapat dibuktikan setelah keputusan dan hasil kerja pejabat baru terlihat.
Karena itu, memasuki hampir dua tahun pemerintahan, ukuran pentingnya bukan lagi berapa kali kabinet dirombak.
49 menteri, 57 wakil menteri dan 26 Wantimpres adalah konfigurasi kekuasaan. Tetapi konfigurasi itu belum dengan sendirinya menjelaskan arah pemerintahan.
Arah tersebut akan terlihat dari apa yang terjadi setelahnya. Apakah APBN diterjemahkan secara efektif, apakah program prioritas menghasilkan keluaran yang dijanjikan, apakah kritik terhadap program diperbaiki melalui kebijakan, dan apakah perubahan struktur birokrasi menghasilkan koordinasi yang lebih baik.
Di titik itulah reshuffle berhenti menjadi persoalan daftar nama. Ia menjadi persoalan cara kekuasaan bekerja.
Dan pertanyaan untuk pemerintahan Prabowo memasuki tahun ketiga bukan sekadar siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi apa yang berubah setelah mereka duduk di sana.