Bukan Cuma 13 Pidana, DPR Buka Peluang Judi Online Masuk RUU Perampasan Aset

Falah menilai PPATK memiliki posisi penting dalam proses penelusuran transaksi dan pemblokiran rekening yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.

Hal tersebut dinilai relevan dengan penanganan kasus judi online yang selama ini juga bersinggungan dengan rezim Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menurutnya, kemampuan menelusuri aliran dana menjadi bagian penting dalam memastikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum.

Pembahasan Masih Berjalan

RUU Perampasan Aset saat ini masih berada dalam tahap pembahasan. DPR menegaskan proses penyusunannya dilakukan dengan menerima masukan dari berbagai unsur masyarakat, termasuk akademisi, praktisi, organisasi profesi, organisasi mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan.

Di sisi lain, DPR juga menekankan bahwa penerapan aturan perampasan aset harus tetap memperhatikan due process of law, perlindungan hak warga negara, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Dengan dinamika tersebut, daftar 13 tindak pidana yang telah diumumkan belum dapat dianggap sebagai daftar akhir.

Judi online menjadi salah satu isu yang kini berpeluang ikut masuk dalam pembahasan sebelum RUU Perampasan Aset ditetapkan menjadi undang-undang.