Hercules Minta Rakyat Tak “Digencet” soal Lahan Tanah Abang: Pak Presiden Sangat Sayang Masyarakat

Selain itu, tim hukum juga menekankan bahwa penguasaan fisik lahan telah dilakukan secara terus-menerus oleh pihak ahli waris sejak puluhan tahun lalu. Mereka merujuk pada prinsip hukum agraria yang menyatakan bahwa hak lama memiliki kedudukan lebih kuat dibandingkan hak yang muncul belakangan.

Di sisi lain, polemik ini turut menyeret nama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, yang sebelumnya menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan aset negara dan akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

Namun Wilson menilai, program pembangunan tidak boleh dijadikan dasar untuk mengabaikan aspek hukum. Ia mengingatkan bahwa pembangunan harus tetap menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

“Pembangunan tidak boleh dibangun di atas konflik dan ketidakadilan. Negara harus hadir sebagai penjamin hukum, bukan pihak yang memperkeruh sengketa,” ujar kuasa hukum.

Hercules pun menegaskan bahwa dirinya tidak menolak pembangunan untuk rakyat, namun menolak jika dilakukan di atas lahan yang masih bersengketa. Ia meminta seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan pendekatan humanis serta transparan.

“Kita ini ingin semuanya baik. Jangan sampai rakyat kecil jadi korban. Kita cari solusi yang adil dan manusiawi,” tegasnya.