KPK Gelar OTT ke-22 pada 2026, Sejumlah Pihak Terkait BNPB Diamankan

JAKARTA, RMTV — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026). Operasi tersebut menjadi OTT ke-22 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

“Benar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan operasi tersebut saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Ia mengatakan sejumlah pihak telah ditangkap dalam operasi tersebut dan kini dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

“Ada beberapa pihak yang sudah diamankan, dan sedang dimintai keterangan,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai identitas pihak-pihak yang diamankan, Setyo menyatakan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo akan menyampaikan keterangan lebih lanjut.

“Untuk detail siapa-siapa yang diamankan, nanti Jubir akan memberikan keterangan,” katanya.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, KPK belum mengungkapkan identitas pihak yang diamankan maupun perkara yang mendasari operasi di lingkungan BNPB tersebut.

Rangkaian OTT KPK Sepanjang 2026

Operasi terkait BNPB ini menjadi OTT ke-22 KPK sepanjang 2026, berdasarkan urutan yang disampaikan dalam laporan tersebut.

KPK memulai rangkaian OTT tahun ini pada 9–10 Januari dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026.

Pada Januari, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo dalam operasi terpisah.

Pada Februari, operasi KPK menyasar sejumlah perkara, termasuk dugaan korupsi yang melibatkan Kepala KPP Madya Banjarmasin, pejabat Bea dan Cukai, serta pimpinan Pengadilan Negeri Depok.

Pada Maret, KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi berbeda.

Pada April, KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Setelah tidak melakukan OTT sepanjang Mei, lembaga antirasuah itu kembali melakukan serangkaian operasi pada Juni dan Juli.

Sejumlah kepala daerah yang disebut dalam rangkaian tersebut antara lain Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Pada Agustus, KPK melakukan OTT terkait jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Sementara pada September, operasi dilakukan terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta perkara yang melibatkan Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.

Identitas pihak yang diamankan dalam OTT terkait BNPB serta dugaan perkara yang sedang diselidiki masih menunggu keterangan resmi KPK.