JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah mempercepat penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri sekaligus mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN).
Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026), yang membahas perluasan akses pendidikan negeri gratis.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pendidikan gratis di sekolah negeri akan mencakup jenjang pendidikan mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK.
“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” ujar Teddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Selain mempercepat pendidikan gratis pada jenjang dasar dan menengah, pemerintah juga mulai mematangkan skema pendidikan tinggi negeri bebas biaya kuliah.
Teddy mengatakan pemerintah menargetkan pembahasan skema tersebut rampung dalam dua hingga empat minggu ke depan.
Pembebasan biaya kuliah yang dikaji mencakup Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga uang pangkal.
“Dalam 2-4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” kata Teddy.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan.
Pemerintah tidak hanya menyasar pendidikan umum, tetapi juga memperkuat perhatian terhadap pendidikan pesantren.
Penguatan tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 yang mengubah struktur Kementerian Agama sekaligus membentuk Direktorat Jenderal Pesantren.
Direktorat Jenderal Pesantren nantinya menjadi bagian dari penguatan kelembagaan pemerintah dalam menangani berbagai urusan pesantren, termasuk pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan