JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tetap berkomitmen memenuhi amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah bahkan menargetkan realisasi anggaran pendidikan pada 2026 dapat melampaui batas minimal tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menjawab pandangan fraksi-fraksi DPR RI mengenai pelaksanaan mandatory spending anggaran pendidikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
“Pemerintah menyatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan alokasi anggaran pendidikan setiap tahun ditetapkan sebesar 20 persen dalam APBN dan disalurkan melalui tiga komponen utama, yakni belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah (TKD), serta pembiayaan pendidikan.
Meski demikian, realisasi anggaran pendidikan pada 2025 tercatat mencapai 19,1 persen dari total realisasi belanja negara. Menurut Purbaya, capaian tersebut dipengaruhi perubahan total belanja negara selama tahun anggaran berjalan sehingga porsi anggaran pendidikan ikut mengalami penyesuaian.
“Dalam pelaksanaan kadang-kadang ada kendala sana sini. Bisa saja unit atau kementerian yang menjalankan kebijakan belum siap. Tapi yang penting meningkat terus dari tahun ke tahun dan sudah mendekati 20 persen. Tahun ini akan kita dorong betul-betul lebih dari 20 persen,” katanya.
Purbaya menjelaskan, ketika belanja pada sektor lain meningkat, pemerintah harus kembali menyesuaikan alokasi anggaran pendidikan agar tetap memenuhi ketentuan konstitusi. Namun, penyesuaian program pendidikan tidak selalu dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan proses perencanaan.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang membutuhkan dukungan anggaran besar. Di antaranya pembangunan Sekolah Rakyat, sekolah terintegrasi, revitalisasi sekolah, hingga penyediaan panel digital untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat pendanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui tambahan modal sebesar Rp25 triliun.
“Kita bikin Sekolah Rakyat, sekolah terintegrasi, perbaikan sekolah dan lain-lain itu cukup besar. Nanti ada program panel digital untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, itu cukup banyak biayanya. Saya pikir kita akan perkuat juga LPDP dengan tambah modal, kalau enggak salah tahun ini kita tambah Rp25 triliun. Jadi alokasi untuk pendidikan akan dipastikan mencapai 20 persen,” ujar Purbaya.