Jimly Asshiddiqie Dorong Revisi UU Pemilu Rampung Tahun Ini, Soroti Kesiapan Pemilu 2029

“Kita harus buka ini bertengkar dengan ide-ide besar. Konsolidasi kebijakan politik ini soal serius,” katanya.

Ia pun mengakui memang sudah saatnya melakukan evaluasi dan konsolidasi sistem hukum dan etika kepemiluan, mengingat perjalanan panjang setelah lebih dari 25 tahun reformasi demokrasi Indonesia.

“Bukan hanya hukumnya tapi etika kepemiluan, ya dan juga dalam rangka meningkatkan partisipasi,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI juga mengundang pakar hukum tata negara lainnya, yakni Mahfud MD dan Refly Harun.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan semua pihak berkepentingan untuk menghadirkan Pemilu 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya menjadi lebih baik dan konstitusional.

Oleh sebab itu, Komisi II DPR RI mengundang para hukum tata negara untuk membahas perbaikan pemilu meski panitia kerja (panja) revisi UU Pemilu belum dibentuk.

“Kami ingin mendengar dulu sebanyak mungkin pikiran dan pandangan. Dari pikiran, pandangan, dan kritik itu daftar inventarisasi masalah muncul. Dari daftar inventarisasi masalah yang muncul, nanti akan kami buat usulan-usulan norma untuk kemudian dijadikan norma (pasal dalam Undang-Undang),” tuturnya.

Dengan demikian, begitu panja dibentuk, Rifqi menyebut daftar inventarisasi masalah dari berbagai pihak, termasuk pakar dan masyarakat sipil, sudah tersusun dengan baik. Menurut dia, hal itu merupakan bagian dari upaya menciptakan partisipasi bermakna.

“Banyak yang bilang, ‘Kenapa enggak DIM-nya dulu dibikin agar para pakar bisa memberi respons sesuai dengan DIM?’ Kalau kita mengarahkan para pakar, itu kita bisa mengganggu kebebasan intelektual para pakar. Karena itu, biarlah para pakar memberikan pikiran pandangan sebebas mungkin di ruang Komisi II DPR RI ini,” katanya.