RUTENG — Seminggu pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), keluhan warga terdampak mulai mencuat. Penyaluran bantuan logistik disebut belum merata dan dinilai belum menyentuh sejumlah wilayah pelosok, salah satunya Dusun Kuwu, Desa Nenu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai.
Kepala Dusun Kuwu, Rikardus Nelo, mengatakan warga terdampak masih bertahan dengan kondisi seadanya. Mereka menempati sejumlah posko darurat yang dibangun secara mandiri di sekitar kantor desa maupun halaman rumah warga.
“Bantuan itu tidak pernah turun. Warga terpaksa bertahan di posko-posko mandiri yang didirikan di sekitar kantor desa maupun halaman rumah warga,” ujar Rikardus saat dikonfirmasi, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat warga harus mengandalkan bantuan dari sesama warga serta sumber daya yang tersedia di sekitar mereka.
Padahal, kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perlengkapan tidur, selimut, hingga obat-obatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang rumahnya terdampak.
Keluhan serupa disampaikan Rofinus Coku, warga Dusun Nenu. Ia mempertanyakan respons pemerintah daerah dan DPRD terhadap kondisi masyarakat yang masih berada dalam situasi darurat.
“Mana pemerintah? Mana DPRD? Di saat warga masih sangat membutuhkan bantuan dasar, kehadiran mereka belum kami rasakan,” kata Rofinus.
146 KK Terdampak, 29 Posko Darurat
Di Dusun Nenu, tercatat sekitar 146 kepala keluarga (KK) terdampak gempa. Warga kemudian tersebar di 29 titik posko darurat, termasuk posko yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat.
Sejumlah rumah warga juga dilaporkan mengalami kerusakan berat. Salah satunya rumah milik Albertus Bon yang disebut mengalami kerusakan akibat guncangan gempa.
Kondisi ini membuat warga memilih tidak kembali ke dalam rumah karena masih dihantui kekhawatiran terhadap gempa susulan. Sebagian warga akhirnya bertahan di tenda atau tempat terbuka meski fasilitas yang tersedia sangat terbatas.
Kebutuhan terhadap sembako, air bersih, selimut, perlengkapan tidur, dan obat-obatan pun semakin mendesak. Warga berharap bantuan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga dikirimkan hingga ke pelosok desa yang terdampak.
Dampak gempa juga dirasakan langsung oleh warga yang berada dalam kondisi rentan. Salah satunya Sabina, seorang perempuan penyandang disabilitas netra yang dilaporkan tertimpa reruntuhan bangunan.
Sabina kemudian harus menjalani perawatan di RSUD Ruteng akibat cedera serius yang dialaminya, termasuk patah tulang belakang.
Kondisi tersebut menambah daftar kebutuhan penanganan warga terdampak, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan warga yang membutuhkan perawatan medis.
Korban Gempa NTT Capai 83 Orang
Sementara itu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Jumat (21/8/2026) pukul 16.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa NTT mencapai 83 orang.
Angka tersebut bertambah delapan orang dibandingkan laporan sebelumnya yang mencatat 75 korban meninggal dunia. Delapan korban tambahan masing-masing berasal dari Kabupaten Manggarai sebanyak dua orang, Manggarai Timur dua orang, Nagekeo tiga orang, dan Ngada satu orang.
BNPB menyebut korban tambahan tersebut meninggal akibat dampak tidak langsung dari gempa.
Selain korban meninggal, jumlah warga yang mengalami luka-luka juga meningkat menjadi 986 orang, atau bertambah 79 orang dari data sebelumnya yang mencapai 907 orang.
Jumlah warga yang mengungsi juga mengalami peningkatan signifikan. Hingga Jumat (21/8/2026), tercatat 110.785 orang mengungsi, naik dari 92.735 orang pada hari sebelumnya.
44.946 Rumah Rusak
Dari sisi kerusakan bangunan, BNPB mencatat sebanyak 44.946 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut.
Data tersebut masih bersifat dinamis dan terus diperbarui oleh posko penanganan bencana di masing-masing kabupaten. Pemerintah melakukan pendataan berdasarkan tingkat kerusakan serta identitas warga terdampak.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, mengatakan pemutakhiran data akan terus dilakukan di lapangan.
“Posko di setiap kabupaten akan terus memutakhirkan data kerusakan dengan kategori tingkat kerusakannya,” ujar Berton.
Menurutnya, pendataan rumah rusak dilakukan dengan prinsip by name, by address, yakni berdasarkan nama dan alamat warga yang terdampak. Langkah tersebut diperlukan agar proses penanganan dan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Di tengah meningkatnya jumlah korban dan pengungsi, warga Dusun Nenu berharap pemerintah segera memastikan bantuan logistik menjangkau wilayah mereka.
Bagi warga yang masih bertahan di posko mandiri, bantuan bukan lagi sekadar harapan, tetapi menjadi kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup setelah bencana.