24 Tahun Bom Bali: Apa yang Berubah dari Kebijakan Terorisme Prabowo?

JAKARTA — Tragedi Bom Bali pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan lebih dari 200 jiwa menjadi salah satu titik balik paling bersejarah dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia. Dua puluh empat tahun kemudian, tantangan yang dihadapi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pencegahan serangan teror konvensional, tetapi juga penyebaran paham ekstremisme melalui ruang digital dan proses radikalisasi mandiri (lone wolf) yang semakin kompleks.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini memperkuat kerangka kebijakan penanggulangan terorisme melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2026–2029.

Peraturan yang ditetapkan pada 9 Februari 2026 tersebut menjadi dasar koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan agenda pencegahan serta penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan.

Perpres ini sekaligus menggantikan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur RAN PE periode sebelumnya.

Perubahan regulasi ini memperlihatkan bahwa penanggulangan terorisme tidak lagi sekadar menempatkan penegakan hukum secara reaktif setelah serangan terjadi.

Pencegahan sejak dini, pemulihan penyintas, penguatan ketahanan masyarakat, serta keterlibatan lintas sektor kini menjadi pilar utama kebijakan nasional.

Namun, keberadaan regulasi baru belum dengan sendirinya menjamin efektivitas di lapangan. Eksekusi program, koordinasi antarlembaga, serta ketajaman mendeteksi ancaman di tingkat akar rumput tetap menjadi indikator utama yang harus terus dievaluasi.

Bom Bali dan Perubahan Pendekatan Keamanan

Pada 12 Oktober 2002, ledakan bom mengguncang kawasan Kuta, Bali, dan menewaskan 202 orang dari berbagai negara.

Australia mencatat jumlah korban terbanyak, yakni 88 orang, disusul Indonesia dengan 38 korban dan Inggris sebanyak 23 orang.

Korban lainnya berasal dari Amerika Serikat, Jerman, Swedia, Belanda, Prancis, Denmark, Swiss, Brasil, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, serta sejumlah negara lainnya.

Aparat keamanan Indonesia kemudian mengungkap keterlibatan jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dalam serangan tersebut.

Tiga pelaku utama—Amrozi bin Nurhasyim, Imam Samudra alias Abdul Aziz, dan Ali Ghufron alias Mukhlas—dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 2003 dan menjalani eksekusi di Nusakambangan pada 9 November 2008.

Sementara itu, Ali Imron yang kooperatif dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan Umar Patek yang terlibat dalam perakitan bom divonis 20 tahun penjara pada 2012 setelah ditangkap di Pakistan pada 2011.

Penyelidikan juga mengurai jaringan perakit bom lainnya yang tewas dalam operasi kepolisian, seperti Azahari Husin (2005), Noordin Mohammad Top (2009), dan Dulmatin (2010).

Adapun Abu Bakar Ba’asyir, yang sempat dituduh terlibat konspirasi, putusan bersalahnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 2006.

Pemerintah kala itu dengan cepat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2002 sebagai payung hukum penindakan aksi terorisme di Bali.

Sejak momentum tersebut, instrumen penanggulangan terorisme Indonesia terus bertransformasi, mulai dari pembentukan Densus 88 Antiteror Polri, pengetatan regulasi, hingga lahirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Seiring berjalannya waktu, pendekatan keamanan terbukti tidak bisa hanya mengandalkan hard approach atau penindakan hukum semata.

Pemerintah dan publik menyadari pentingnya aspek soft approach, yakni pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban/penyintas, deradikalisasi mantan narapidana terorisme, serta reintegrasi sosial.

Dua puluh empat tahun pasca-Bom Bali, tantangan terbesarnya adalah memastikan kemampuan penegak hukum dalam menindak ancaman berjalan seiring dengan upaya membangun imun ketahanan sosial masyarakat.

Era Digital Memperluas Medan Pencegahan

Perkembangan teknologi digital mempercepat cara propaganda ekstremis disebarkan.

Proses radikalisasi modern tidak lagi selalu membutuhkan tatap muka atau keanggotaan organisasi terstruktur, melainkan bisa terjadi melalui algoritma media sosial, grup perpesanan tertutup, hingga pendanaan terselubung.

Pada 5 Maret 2026, BNPT bersama United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia dan Uni Eropa meluncurkan program penguatan ketahanan pemuda terhadap ekstremisme kekerasan di ruang digital. Program ini dirancang khusus untuk mengawal pelaksanaan RAN PE fase kedua periode 2026–2029.

Langkah ini menghadirkan tantangan baru. Pemantauan ruang digital oleh negara harus dilakukan secara presisi agar mampu membedakan antara kebebasan berekspresi warga negara dengan tindak kejahatan menghasut kekerasan.

Pencegahan di ruang siber tidak bisa hanya mengandalkan pemblokiran situs atau pemutusan akses akun.

Literasi digital, penguatan peran keluarga, ketahanan komunitas, dan narasi tandingan yang kritis menjadi benteng utama dalam membendung propaganda radikal.

RAN PE 2026–2029 dan Ukuran Keberhasilan Pemerintah

Pada Agustus 2026, Kepala BNPT Eddy Hartono menegaskan bahwa RAN PE fase kedua menitikberatkan pencegahan sejak dini melalui penguatan ketahanan keluarga, pendidikan, dan ruang siber.

Hal ini merespons pola ancaman periode 2023–2025 yang masih menunjukkan potensi penyebaran paham radikal nihilistik di kalangan usia muda.

Penerbitan Perpres No. 8 Tahun 2026 mengamanatkan bahwa penanggulangan ekstremisme adalah tanggung jawab kolektif lintas kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah, bukan semata-mata beban Polri dan BNPT.

Untuk mengukur keberhasilannya, publik dan pemerintah perlu melihat indikator dampak yang nyata (outcome), antara lain, menurunnya angka perekrutan dan kerentanan kelompok muda terhadap paham radikal; meningkatnya kualitas pendampingan bagi korban tragedi terorisme masa lalu; dan terjaminnya perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil dalam tiap upaya pencegahan.

Peringatan Bom Bali setiap 12 Oktober bukan sekadar ritual tahunan untuk mendoakan para korban. Peristiwa ini adalah pengingat abadi tentang besarnya harga yang harus dibayar ketika paham ekstremisme dibiarkan tumbuh.

Dua puluh empat tahun sejak tragedi di Kuta, Indonesia kini melangkah dengan strategi baru melalui RAN PE 2026–2029 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

Ukuran keberhasilan agenda antiterorisme Indonesia tidak boleh hanya diukur dari banyaknya jumlah regulasi atau sosialisasi yang digelar, melainkan dari seberapa aman, toleran, dan tangguhnya masyarakat Indonesia dalam menghadapi potensi ancaman kekerasan.