Demokrat Yakin Penyadapan Prabowo Bagian dari Agenda Perebutan Kekuasaan

JAKARTA, RMTVNews.com — Partai Demokrat mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan aktivitas Istana yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, meyakini penyadapan itu bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan berpotensi menjadi bagian dari agenda politik kelompok tertentu untuk merebut kekuasaan yang sah.

“Saya tetap yakin bahwa tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit dengan sejumlah Jenderal Polri terhadap kegiatan Presiden dan Istana adalah langkah permulaan dari agenda kelompok tertentu untuk merebut kekuasaan yang sah,” kata Benny dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Rabu (11/11/2026).

Benny meminta Mabes Polri tidak berhenti pada pengungkapan pihak yang diduga melakukan penyadapan.

Menurutnya, penyidik juga harus menelusuri siapa yang memerintahkan tindakan itu, kepada siapa hasil penyadapan diserahkan, dan apa kepentingan di balik pengumpulan informasi dari lingkungan Presiden dan Istana.

Ia menilai pengungkapan motif penting bagi penyelesaian perkara.

“Itu sebabnya saya meminta Mabes Polri harus usut tuntas kasus ini, siapa dalangnya, apa motifnya, dan target akhirnya apa,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar kasus ini tidak dipandang sebagai peristiwa biasa atau kebetulan.

“Jangan pikir ini penyadapan biasa, apalagi kebetulan. Akal sehat melihat, ini adalah kontestasi politik yang tidak sehat untuk meraih kekuasaan,” tegasnya.

Desakan serupa sebelumnya disampaikan Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Saat itu ia menyebut dugaan penyadapan terhadap Prabowo sebagai penyadapan politik yang diduga bermotif kekuasaan.

Politikus asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mempertanyakan kemungkinan adanya perintah dari pihak lain, mengingat penyadapan tersebut diduga melibatkan pejabat tinggi kepolisian yang secara institusional berada di bawah Presiden.

Benny meminta penyidik menelusuri rantai komando dan aliran informasi hasil penyadapan untuk mengungkap apakah ada kekuatan lain di baliknya.

Ia menekankan penyelidikan harus transparan dan akuntabel agar semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kasus ini kini menyeret empat perwira Polri. Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.

Penetapan tiga nama pertama diumumkan pada 3 November 2026, dan Slamet Uliandi, yang sebelumnya berstatus saksi, menyusul pada 5 November 2026.

Para tersangka disebut terkait dugaan penyadapan Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob, sedangkan Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden dan pihak-pihak di lingkungan pemerintahan, politik, media, organisasi masyarakat, serta kalangan pengusaha.

Penyidik juga menelusuri penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS).