Jejak Partai Pendukung Gibran: Dulu Kompak, Kini Belum Bersikap

JAKARTA, RMTVNews.com — Partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) pernah satu barisan mengantarkan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Kini, setelah kabar Gibran menyampaikan niat mundur, para ketua umum partai justru memilih menunggu.

Kabar itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden saat bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan selama sekitar dua setengah jam.

Di tengah polemik persyaratan pendidikan dan proses hukum yang berjalan, Gibran disebut meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prabowo disebut memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

Prasetyo kemudian membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat tersebut. Ia juga menyebut Gibran tetap menjalankan tugas seperti biasa.

Niat mundur belum sama dengan pengunduran diri yang berlaku secara resmi. Prosesnya tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.

Berbeda dengan deklarasi dukungan pada 2023, kali ini para pimpinan partai cenderung menunggu perkembangan dan proses konstitusional sebelum menentukan sikap.

Golkar: Partai Pertama yang Mengusulkan Gibran

Golkar adalah partai yang paling awal secara terbuka mendorong Gibran. Dalam Rapimnas pada 21 Oktober 2023, Ketua Umum Airlangga Hartarto mengumumkan usulan Gibran sebagai bakal cawapres.

Keputusan itu diambil setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023.

Putusan tersebut memberi pengecualian batas usia minimal capres dan cawapres bagi orang yang pernah atau sedang menjabat melalui pemilihan umum, termasuk pilkada.

Saat itu Gibran menjabat Wali Kota Surakarta dan berusia 36 tahun. Sehari setelah Rapimnas, Prabowo mengumumkan Gibran sebagai pendampingnya.

Setelah pasangan itu menang, Golkar terbuka mengakui adanya keuntungan elektoral.

Ketua DPP Meutya Hafid (19/2/2024) dan Ketua Bappilu Maman Abdurrahman (21/2/2024) menyebut kampanye bersama Prabowo-Gibran berdampak positif bagi perolehan suara partai.

Kini Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia meminta semua pihak menghormati saran yang diberikan Prabowo. Ia belum menyampaikan keputusan politik Golkar dan tidak ingin berspekulasi sebelum perkembangan politik dan konstitusional lebih jelas.

PAN: Dari Erick Thohir ke Narisan Prabowo-Gibran

Sebelum Gibran dipilih, PAN konsisten mendorong Erick Thohir. Pada September 2023, Ketua Umum Zulkifli Hasan dan sejumlah elite partai menyatakan dukungan kepada Erick karena dinilai berpengalaman di pemerintahan.

Setelah Prabowo memilih Gibran, PAN tidak berseberangan. Zulkifli hadir dalam deklarasi dukungan Prabowo-Gibran bersama para ketua umum partai KIM pada 25 Oktober 2023 di Indonesia Arena, Jakarta.

Saat polemik persyaratan pendidikan Gibran mencuat pada Oktober 2026, PAN menyatakan masih mempelajari putusan pengadilan.

Setelah kabar niat mundur ini, belum ada pernyataan resmi bahwa PAN mengambil keputusan politik terkait dukungannya kepada wapres.

Demokrat: Dari Menyerahkan Keputusan hingga Menunggu Proses

Demokrat juga pernah mengajukan nama alternatif. Dalam pembahasan internal koalisi pada Oktober 2023, nama Khofifah Indar Parawansa mengemuka, selain Airlangga Hartarto dan Erick Thohir.

Pada 16 Oktober 2023, Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan keputusan akhir diserahkan kepada Prabowo.

Setelah Gibran diumumkan, Demokrat menerima keputusan itu dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bergabung dalam barisan pendukung.

Dalam polemik 2026, elite Demokrat sempat menyampaikan respons beragam.

Wakil Sekretaris Jenderal Jansen Sitindaon, misalnya, sebelumnya menyinggung kemungkinan Gibran mundur atau menghadapi pemakzulan lewat mekanisme konstitusional.

Setelah kabar niat mundur muncul, AHY menekankan penghormatan pada proses konstitusi. Pada Selasa (10/11/2026), ia mengatakan Demokrat masih mengamati perkembangan.

“Sedangkan teman-teman di Senayan juga sama, pada prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi. Dan tentunya Partai Demokrat juga ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalankan dengan baik,” ujar AHY.

PKB: Menunggu Masukan Fraksi

Pada Pilpres 2024, PKB berada di kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Cak Imin menjadi cawapres yang berhadapan langsung dengan Gibran.

Setelah Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai pemenang, PKB menjalin komunikasi dengan pemerintah dan bergabung ke barisan pendukung.

Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), Cak Imin mengatakan PKB belum menentukan sikap.

“Kita tunggu saja. Apa pun yang terjadi perkembangannya kita pada posisi menunggu,” kata Cak Imin.

Ia menambahkan, sebagai ketua umum, ia masih menunggu masukan dari Fraksi PKB di DPR sebelum menentukan sikap partai.

NasDem: Menunggu Arahan Surya Paloh

NasDem juga belum bersikap. Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan partainya masih menunggu arahan Ketua Umum Surya Paloh.

“Untuk saat ini, kami di Partai NasDem belum menyatakan sikap karena belum ada arahan dari ketua umum. Namun NasDem siap mengikuti prosedur konstitusional yang ada,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima

PSI mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran pada 24 Oktober 2023 melalui Ketua Umum Kaesang Pangarep, adik kandung Gibran.

Partai Bulan Bintang (PBB) di bawah Yusril Ihza Mahendra menyatakan dukungan penuh, sementara Partai Gelora (Anis Matta), Partai Garuda (Ahmad Ridha Sabana), dan Partai Prima (Agus Jabo Priyono) ikut dalam konsolidasi menjelang pendaftaran ke KPU.

Dukungan mereka memperluas kekuatan politik Prabowo di luar partai-partai besar yang punya kursi di parlemen.

Pada November 2026, PSI menegaskan tetap mendukung pemerintahan meskipun tiga kadernya, Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, menyatakan mundur dari Kabinet Merah Putih.

Namun, dukungan terhadap pemerintahan belum tentu sama dengan sikap partai terhadap setiap persoalan hukum yang melibatkan Gibran.

Pada 2023, partai-partai ini bersama-sama mengusulkan, menerima, dan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Pada 2026, responsnya lebih berhati-hati: Golkar meminta semua pihak menghormati saran Prabowo, Demokrat menekankan proses konstitusional, PKB menunggu perkembangan di DPR, dan NasDem menunggu arahan ketua umum.

Hingga kini belum ada keputusan bersama partai pendukung pemerintah untuk mengambil langkah kolektif terhadap posisi Gibran.