“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Ia juga menegaskan bahwa kekosongan jabatan Wapres tidak membuat kewenangan pemerintahan harus dialihkan kepada triumvirat atau tiga pejabat tinggi negara.
Para menteri tetap menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing. Sebagian dapat mendampingi Presiden dalam kunjungan luar negeri, sementara menteri lainnya tetap bekerja di dalam negeri.
Yusril menjelaskan, dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia, Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan pemerintahan secara mandiri.
Wapres menjalankan tugas untuk membantu Presiden berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya.
“Jadi kalau tidak ada Wakil Presiden, tidak ada yang membantu tugas-tugas Presiden dalam konteks sebagai seorang Wakil Presiden. Jadi Presiden dapat menjalankan pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu,” ujarnya.
Siapa yang Berhak Memilih Pengganti Gibran?
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, pengganti Gibran tidak dipilih melalui pemilihan umum langsung.
Presiden Prabowo mengajukan dua nama, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR melalui sidang paripurna.
Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR akan memeriksa kelengkapan persyaratan calon sebelum pemilihan dilaksanakan.
Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
Yusril sebelumnya juga menjelaskan bahwa proses tersebut merupakan mekanisme konstitusional yang harus dijalankan setelah terjadi kekosongan jabatan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan