Mundur dari Kursi Wapres, Bagaimana Masa Depan Politik Gibran?

JAKARTA, RMTVNews.com — Karier politik Gibran Rakabuming Raka berlangsung relatif singkat sebelum mencapai jabatan tertinggi kedua dalam pemerintahan Indonesia. Berawal sebagai pengusaha kuliner, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi itu masuk politik pada 2019, menjadi Wali Kota Solo pada 2021, lalu mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Namun, perjalanan tersebut memasuki babak baru pada November 2026. Di tengah polemik persyaratan pendidikan dan tekanan politik di parlemen, Gibran menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Pada Kamis (12/11/2026), ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Keputusan itu mengakhiri masa jabatan Gibran yang seharusnya berlangsung hingga 2029.

Setelah sekitar dua tahun berada di lingkaran utama kekuasaan nasional, ia kini menghadapi pertanyaan besar mengenai apakah pengunduran diri tersebut juga akan menghentikan perjalanan politiknya.

Dari Pengusaha Kuliner ke Wali Kota Solo

Sebelum masuk politik, Gibran lebih dikenal sebagai pengusaha di bidang kuliner. Namanya mulai masuk ke panggung politik ketika memutuskan bergabung dengan PDI Perjuangan (PDIP) pada 2019.

Gibran mendaftarkan diri sebagai kader PDIP pada 23 September 2019 di kantor DPC PDIP Kota Solo. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 12 Desember 2019, ia mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo melalui DPD PDIP Jawa Tengah.

Langkah tersebut menjadi perhatian karena DPC PDIP Solo sebelumnya telah memiliki kandidat yang disiapkan untuk Pilkada 2020.

Gibran kemudian menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Oktober 2019 untuk membicarakan keinginannya maju dalam pemilihan kepala daerah.

Pada 17 Juni 2020, Gibran memperoleh rekomendasi dari Ketua Umum PDIP untuk maju sebagai calon Wali Kota Solo. Ia berpasangan dengan Teguh Prakosa sebagai calon Wakil Wali Kota.

Pasangan Gibran-Teguh memenangkan Pilkada Solo 2020 dengan perolehan sekitar 86,5 persen suara, mengungguli pasangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo.

Keduanya dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta pada 26 Februari 2021 untuk masa jabatan 2021-2024.

Selama memimpin Solo, Gibran menjalankan sejumlah program pembangunan dan revitalisasi fasilitas kota.

Beberapa proyek yang menjadi perhatian antara lain revitalisasi Pasar Legi, Taman Balekambang, kawasan Ngarsopuro, serta pengembangan Solo Technopark dan Lokananta.

Namun, masa kepemimpinannya sebagai wali kota tidak berlangsung hingga akhir periode karena namanya mulai masuk dalam pembicaraan politik nasional menjelang Pilpres 2024.

Jalan Menuju Kursi Wakil Presiden

Perubahan besar dalam karier politik Gibran terjadi pada Oktober 2023. Saat itu, ia masih berusia 36 tahun dan menjabat Wali Kota Solo ketika namanya diumumkan sebagai calon wakil presiden (wapres) pendamping Prabowo Subianto.

Pencalonan Gibran menjadi sorotan karena Undang-Undang Pemilu menetapkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden 40 tahun.

Peluangnya terbuka setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023.

Putusan tersebut memberikan pengecualian bagi seseorang yang belum berusia 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.

Putusan itu menuai kontroversi, terutama karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran.

Perkara tersebut kemudian menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan etik di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Sehari sebelum pengumuman resmi pasangan Prabowo-Gibran, Partai Golkar lebih dahulu menyampaikan dukungan terhadap Gibran sebagai calon wakil presiden.

Pada 22 Oktober 2023, Prabowo mengumumkan Gibran sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2024. Tiga hari kemudian, pasangan tersebut mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pilpres 2024.

Pada pemungutan suara 14 Februari 2024, Prabowo-Gibran unggul atas dua pasangan pesaingnya. KPU kemudian menetapkan pasangan tersebut sebagai pemenang Pilpres pada 20 Maret 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional.

Setelah terpilih sebagai wakil presiden, Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo pada 16 Juli 2024 yang diproses melalui DPRD Kota Solo.

Pada 20 Oktober 2024, Gibran bersama Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029.

Dalam usia 37 tahun, Gibran menjadi Wakil Presiden termuda dalam sejarah Indonesia.

Polemik Pendidikan dan Tekanan di Parlemen

Perjalanan Gibran sebagai Wakil Presiden kemudian diwarnai persoalan hukum terkait dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas perkara yang turut mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran.

Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut, sehingga putusan itu tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Persoalan berlanjut di jalur peradilan tata usaha negara. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya.

Dua perkembangan hukum tersebut kemudian menjadi dasar perdebatan politik mengenai pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

Para penandatangan berasal dari anggota Fraksi PKS, NasDem, PKB, Demokrat, PDIP, Golkar, Gerindra, dan PAN, termasuk sejumlah anggota dari partai pendukung pemerintahan.

Namun, tanda tangan anggota DPR tidak otomatis menjadi keputusan resmi partai masing-masing dan usulan HMP juga belum sampai pada keputusan pemakzulan.

DPR semula menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas pengumuman usulan tersebut pada 12 November 2026, tetapi agenda itu dibatalkan setelah rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah DPR pada hari yang sama.

Gibran Mundur dan Prabowo Menerima dengan Berat Hati

Di tengah perkembangan tersebut, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu menjadi tempat Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Setelah pertemuan itu, Gibran memberikan penjelasan kepada publik bahwa dirinya menghormati kritik, aspirasi, dan saran masyarakat terkait polemik dokumen pendidikannya.

Ia menegaskan tidak ingin dinamika yang terjadi menjadi polemik politik yang berkepanjangan.

Gibran juga mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankan agar dirinya tetap menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1 serta berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali di MA.

Dua hari setelah pertemuan tersebut, Gibran mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.15 WIB untuk menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo.

Gibran kemudian mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, sekitar pukul 11.20 WIB untuk menyerahkan surat yang sama kepada pimpinan MPR dan meminta agar pengunduran dirinya segera diproses.

Prabowo menyatakan menerima keputusan itu dengan berat hati dan menghormati serta mendukung keputusan yang diambil Gibran.

Presiden juga menyebut Gibran sebagai sosok yang bertanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan karena memilih datang sendiri menyerahkan surat tersebut.

Sementara itu, Gibran tidak memberikan keterangan langsung kepada wartawan setelah menyerahkan surat ke MPR.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut pertemuan berlangsung sekitar 20 menit dan surat tersebut tidak menguraikan alasan khusus pengunduran diri.

Dalam bagian surat yang dibacakan Muzani, Gibran menyatakan keputusan itu diambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, karena ia meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dirinya sendiri.

Pengunduran diri tersebut mengubah jalur penyelesaian persoalan Gibran. Usulan HMP di DPR belum menghasilkan keputusan pemakzulan, sementara MPR kini harus menindaklanjuti surat pengunduran diri dan proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Jokowi, Prabowo, dan Masa Depan Politik Gibran

Jokowi menanggapi keputusan putranya di Solo pada Kamis (12/11/2026) dengan menyebut jabatan politik sebagai sesuatu yang sementara.

Jokowi mengatakan telah menyampaikan pesan tersebut kepada Gibran, sekaligus menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung pemerintahan Prabowo, terutama program-program yang berpihak kepada masyarakat.

Pernyataan Jokowi menjadi perhatian karena hubungan politiknya dengan Prabowo selama ini merupakan bagian penting dari konfigurasi kekuasaan nasional.

Keduanya pernah berada dalam satu arah dukungan kepemimpinan pada Pilpres 2024, dengan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Partai Gerindra juga menyatakan menghormati keputusan Gibran. Juru bicara Gerindra, Sugiat Santoso, menyebut kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan harus ditempatkan di atas kepentingan jabatan.

Namun, pernyataan tersebut belum menjelaskan bagaimana posisi politik Gibran selanjutnya di dalam partai maupun koalisi pemerintahan.

Dukungan juga datang dari jaringan relawan yang ditemui Gibran di Istana Wakil Presiden seusai menyerahkan surat ke MPR.

Salah seorang relawan, Tini Danke, menyatakan kelompoknya akan terus mendukung Gibran, termasuk untuk Pemilu 2029.

Pernyataan itu merupakan sikap pendukung dan bukan pengumuman rencana politik dari Gibran sendiri, karena hingga Kamis (12/11/2026) Gibran belum menyampaikan secara terbuka agenda politiknya setelah meninggalkan jabatan Wakil Presiden.

Pengunduran diri dari jabatan publik tidak otomatis menghapus modal politik yang telah dibangun Gibran melalui pengalaman sebagai kepala daerah dan Wakil Presiden, jaringan relawan, serta hubungan politik dan keluarga dengan Jokowi.

MPR sendiri mulai menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.

Presiden Prabowo selanjutnya berwenang mengajukan dua nama calon pengganti sesuai mekanisme konstitusi.