Revisi UU DKJ 2027, Baleg Buka Wacana Pemilihan Wali Kota Jakarta

“Kok bisa di Daerah Khusus Jakarta yang sampai pada hari ini, ya, wali kotanya tidak dipilih, kok bisa tidak ada DPRD kabupaten, kok bisa,” ujar Bob.

Wacana perubahan struktur representasi Jakarta juga mendapat perhatian Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta, Martin menyoroti keterbatasan saluran representasi masyarakat yang dinilainya dapat menyebabkan bottlenecking atau tersendatnya aspirasi publik.

Martin mengaitkan persoalan representasi dengan kualitas pelayanan publik, mulai dari penanganan sampah, kebersihan sungai hingga transportasi umum.

“Kalau kita ingin Jakarta yang kita cintai ini lebih punya representasi yang baik, sehingga pelayanan publiknya lebih baik, kita ingin sampah itu lebih bisa tertangani, kita ingin kali-kali kita lebih bersih, kita ingin transportasi publik kita lebih baik, kan di situ, Pak. Kalau kita ingin itu semua lebih baik, maka enggak bisa dengan struktur representasi seperti ini,” ujar Martin.

Politikus Partai NasDem tersebut juga membandingkan jumlah penduduk Jakarta dengan jumlah wakil rakyat yang tersedia. Ia menyinggung 21 anggota DPR RI dari Jakarta dan 106 anggota DPRD Provinsi Jakarta sebagai bagian dari persoalan rasio keterwakilan.