“Kita tuh menjalankan APBN supaya bisa APBN itu menumbuhkan ekonomi masyarakat. APBN itu bisa menstabilkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
DPR Soroti Penerimaan Negara
Pergantian Menteri Keuangan tersebut mendapat perhatian dari DPR, khususnya Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan.
Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wijanto meminta Suahasil memperkuat sistem penerimaan negara setelah menggantikan Purbaya. Menurut Wihadi, penguatan penerimaan menjadi salah satu pekerjaan penting bagi Menkeu baru.
Wihadi juga berharap pergantian tersebut dapat memperkuat kepercayaan pasar serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Pandangan tersebut sejalan dengan tantangan yang dihadapi Suahasil dalam menjaga APBN tetap kredibel. Selain memastikan belanja negara mendukung program pemerintah, Kementerian Keuangan harus menjaga kapasitas penerimaan agar ruang fiskal tetap memadai.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Achmad Nur Hidayat menilai pergantian Menkeu di tengah perdebatan mengenai kondisi fiskal perlu mendapat perhatian.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya perlu dijaga oleh pemerintahan baru, mulai dari konsistensi kebijakan, tata kelola, penerimaan negara hingga potensi risiko fiskal.
“Kekhawatiran mereka berkaitan dengan konsistensi kebijakan, governance, predictability, lemahnya penerimaan negara, dan munculnya contingent liabilities,” tutur Achmad kepada Disway, Senin (14/9/2026).
Achmad juga menyoroti hubungan antara APBN dan Danantara, terutama setelah munculnya perdebatan mengenai dividen badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, persoalan tata kelola tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan fiskal ke depan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan